DPRD Sumenep Tegur Dinas, Pengawasan Proyek Lemah

Sumenep - Ruang Aspirasi Rakyat

Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep akan menegur dinas-dinas pelaksana proyek anggaran 2009. Terkait lemahnya pengawasan yang menyebabkan rendahnya kualitas proyek dan banyak hasil proyek rusak berat.

Hal ini disampaikan KH. Kurdi HA, SPd, anggota Komisi C DPRD Sumenep saat ditemui di Gedung DPRD Sumenep, Selasa (08/02).

“Banyak laporan dari masyarakat jalan-jalan rusak sebelum waktnya. Ini menandakan bawah lemahnya dinas terkait dalam pengawasan proyek. Kami akan menegur dan mengevalusi proyek-proyek yang ada,” ujar KH. Kurdi HA, anggota Fraksi Demokrat Keadilan Pembaharuan (FKP) ini.

Menurut Lulusan Universitas Boedi Oetomo Malang ini mengatakan, kami minta dinas bertindak tegas kepada konsultan. Pengawasan perlu ditingkatkan dan perlu dievaluasi. Bahkan kalau perlu tidak dipakai lagi sebagai konsultan proyek kedepannya.

“Proyek yang rusak sebelum waktunya diantaranya, jalan Tuwer di Desa Kapedi menuju ke Dusun Embik, Desa Moncek Tengah. Selanjutnya jalan Bantengan di Desa Kambingan Barat dan banyak proyek lainnya yang rusak,” jelas KH. Kurdi HA, yang juga lulusan Lembaga Pengajaran Bahasa Arab di Jakarta Cabang Ummul Quro Saudi Arabia.

Ia juga berharap selain ada pengawasan dari dinas dan konsultan, harus ada pengawasan proyek dari masyarakat. Dimana masyarakat sebagai kontrol sosial atas program pembangunan yang masuk di daerahnya. Apabila masyarakat terlibat tentunya kehati-hatian dan pelaksanaan proyek bisa berjalan dengan baik.

”Jalan aspal, makadam, paving banyak yang rusak. Mengingat yang lewat di jalan adalah motor berat dan binatang piaraan. Sehingga bobotnya lebih dan menyebabkan jalan mudah rusak,” ujar KH. Kurdi.

Sementara itu H. Ruki Abdullah, SH, anggota Komisi C membenarkan apa yang disampaikan rekannya. Kami akan memanggil dinas untuk mengevaluasi anggaran 2009, kenapa banyak proyek rusak dan amburadul. Kedepan tahun anggaran 2010 harus dilaksanakan maksimal dan lebih baik lagi.

Menurutnya, perlu penekanan dari pengawasan, sehingga tidak terjadi banyak penyimpangan dilapangan. Banyak dugaan pelanggaran fisik diantaranya, kualitas rendah dan pengerjaan tidak sesuai perencanaan. Serta tidak adanya ketelitian pelaksanaan proyek. Akibatnya, banyak jalan aspal sering ditumbuhi rumput dan cepat rusak.

” Secara umum masih baik, tidak semua pelaksanaan proyek 2009 mengalami kerusakan. Buktinya, proyek irigasi dan pipanisasi bisa berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada kendala dan masalah dilapangan. Namun apabila ada temuan dilapangan tetap kami evaluasi,” ujar anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) ini.

Ia menambahkan, penekananannya dinas terkait dan konsultan, bekerja lebih baik dan maksimal dalam pengawasan. Agar pelaksanaan proyek tahun anggaran 2010 bisa berjalan maksimal dan tepat sasaran. Untuk anggaran tahun 2010 PU Bina Marga mendapatkan Rp.31.921.252.000, PU Cipta Karya Rp.13. 481.161.382 dan PU Pengairan Rp.10.665.580.775.

”Pelaksanan program proyek kedepan ini akan kita lakukan pengawasan lebih maksimal lagi. Sehingga penyimpangan dan rendahnya kualitas tidak terjadi lagi,” tegas H. Ruki Abdullah yang terpilih lewat Dapil II bersama KH. Kurdi HA. (*)