Sabtu, 27 Februari 2010

Atur Jadwal Megawati, Konferda 6-7 Maret


Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Mengingat adanya perubahan jadwal kedatangan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) pada Konfrensi Daerah (Konferda) III PDIP Propinsi Jawa Timur. Akhirnya pelaksanaan Konferda (PDIP) Jawa Timur di Kabupaten Sumenep, Madura, ditunda lagi menjadi 6-7 Maret.

Pernyataan ini disampaikan oleh MH. Said Abdullah fungsionaris DPD PDIP Jawa Timur, Sabtu (27/02), saat dihubungi melalui telepon selulernya. ”Positif Konferda III PDIP tanggal 6 Maret 2010 dihadiri Ketua Umum DPP PDI. Rencananya Ibu Mega datang ke Sumenep lewat jalur darat dari Surabaya menuju Sumenep,” ujarnya.

Menurut anggota DPR RI Dapil XI Jatim ini, konferda sebelumnya dijadwalkan tanggal 27-28 Februari. Mengingat ada kendala tehnis, konferda diundur tanggal 1-2 Maret dan sempat berubah menjadi tanggal 3-4 Maret. Sehingga ada pengaturan jadwal ulang kehadiran Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 6-7 Maret.

”Doakan saja acara berlangsung sukses dan sesuai rencana. Mengingat masyarakat Sumenep khususnya dan masyarakat Madura menunggu kedatangan Ibu Mega,” kata Said Abdullah yang juga anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Pria kelahiran 22 Oktober 1963 ini menambahkan bahwa, konferda juga akan dihadiri pengurus DPP PDIP dan anggota DPR RI dari PDIP. Kedatangan mereka ke Sumenep saat Konferda juga dalam rangka konsilidasi partai di Jawa Timur.

”Konferda nantinya akan memilih ketua dan membentuk kepengurusan DPD PDIP Jawa Timur yang baru. Selain itu juga akan membahas strategi pemenangan partai pada pemilu 2014. Serta membahas strategi pemenangan di 18 Pilkada di Jatim,” jelas pria yang dekat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri ini.

Sementara itu berdasarkan perkembangan dilapangan persiapan konferda. Terlihat peningkatan aktifitas persiapan konferda di kantor DPC PDIP Sumenep. Mulai dari pemasangan terop, mempersiapan pemasangan banner dan umbul-umbul.

Tampak puluhan banner besar bergambar Ibu Megawati Soekarno Putri siap dipasang. Adapun slogan dan tema yang diusung, ”Bekerja untuk Kesejahtera Rakyat.” Selain itu banner yang dipersiapkan menggunakan background Jembatan Suramadu, simbol pembangunan Madura.(rud)

Jumat, 26 Februari 2010

KPUD Sumenep Menunggu, Tak Seorangpun Mendaftar


KPUD Sumenep Menunggu, Tak Seorangpun Mendaftar

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Hari pertama pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat jalur perseorangan, tidak ada seorangpun mendaftar. Tampaknya semua kandidat bakal calon bupati Sumenep, masih menyiapkan persyaratan administrasi yang rumit. Pasangan calon persorangan harus menyiapkan minimal 33.001 surat dukungan untuk lolos verifikasi.

Hidayat Adyanto, SH dan Ali Fikri anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumenep, Jum’at (26/02) terlihat sedikit santai menunggu pendaftar datang. Hanya ditemani tiga staf sekretariat mereka akan menunggu sampai jam 15.30 WIB. Kantor KPUD terlihat sepi dan lengang, kecuali melayani beberapa wartawan yang datang.

”Kami tetap menunggu sampai batas waktu jam 15.30 WIB. Jika tidak ada yang mendaftar, mungkin para calon masih mempersiapkan syarat-syarat dukungan,” kata Hidayat Adyanto, SH sambil melihat jam dinding yang menunjukan jam 15.15 WIB.

Menurut pengacara non-aktif ini mengatakan, sebelumnya ada seseorang yang mengaku bernama Sucipto, tim sukses Samrudin Toyib Center. Ia hadir ke KPUD, hanya bertanya tanya dan berjanji akan menyerahkan persyaratan pendaftaran calon perseorangan. Baik persyaratan dukungan perseorangan berbentuk hard copy maupun soft copy.

”Rencananya akan menyerahkan jam 13.00 (red- jam satu siang). Namun setelah kami tunggu ngak datang-datang. Terpaksa sampai batas akhir tutup kantor, kita tutup pendaftaran sementara,” ujar Hidayat dengan santai dan penuh canda dengan beberapa wartawan yang hadir.

Selain itu Ali Fikri anggota KPUD Sumenep lainnya menjelaskan, jika sampai batas waktu akhir pendaftaran tidak ada yang datang. Maka tepat tanggal 1 Maret 2010 jam 15.30, akan berakhir batas pendaftaran. KPUD tidak akan memperpanjang dan mentoleransi perpanjangan pendaftaran.

”Kami menghimbau kepada kandidat calon perseorangan untuk tepat waktu, jika ingin mendaftar, Tetapi persyaratan harap dipenuhi dengan lengkap. Baik persyaratan syarat minimal dukungan, maupun syarat administrasi lainnya,” tegas Ali Fikri.

Menurutnya, selama ini sudah banyak para kandidat calon perseorangan melakukan konsultasi ke KPUD Sumenep. Mereka sering bertanya tentang tehnis dan tata cara untuk melengkapi syarat dukungan. ”Sejauh ini para tim sukses sering berkonsultasi dan menanyakan syarat-syarat calon perseoranga ke KPUD. Kami selalu dengan hati menerima tamu,” kata aktifis mahasiswa 98 Jogjakarta ini.

Berdasarkan perkembangan yang ada telah banyak calon perseorangan yang muncul. Diantaranya dua orang kader PKB, KH. Ilyasi Siraj (Mantan Ketua PC NU Sumenep dan anggota DPR RI periode 2004-2009) dan KH. Mohammad Shaleh (Mantan bendahara DPC PKB Sumenep dan anggota DPRD periode 1999-2004).

Selanjutnya dari kalangan pengusaha, M. Kafrawi, SE (pengusaha) dan Mahbub Ilahi, SH (Pengusaha/Putra Hj.Rahmah). Selain itu dari kalangan profesioanal H. M. Samrudin Toyib, S. Kes (Profesional) dan dan Rahmad, SE (Mantan pegawai BNI 46/pengusaha).

Akankah sampai detik akhir pendaftaran 1 Maret 2010 para calon perseorangan, jadi mendaftar. Jangan sampai anggota KPUD Sumenep menunggu para kandidat yang tidak pasti. Calon perseorangan adalah manifestasi dari dukungan rakyat bawah yang menginginkan perbaikan.

”Semoga mereka bisa mendaftar dengan baik dan memenuhi persyaratan. Walaupun berat, mereka diharapkan menjadi calon alternatif dalam ruang demokrasi Pilkada,” kata Ali Fikri menghimbau.(rud)

Kamis, 25 Februari 2010

Bupati Tepilih Jangan Tamak

Sumenep-Banner bergambar monyet yang ditempel di jalan-jalan protokol sumenep, adalah pesan moral menjelang pelaksanaan pilkada. Salah satunya adalah agar para calon bupati tidak bersifat tamak, dan tidak melakukan money politik, yang melakukan salah satu sifat dan watak monyet.

Banner bergambar monyet yang dipasang di jalan-jalan protokol kota sumenep, adalah bentuk pesan moral jelang pelaksanaan pilkada sumenep nanti. Hal ini disampaikan oleh Raud Faiq Jakfar, ketua forum institut, sebagai pihak yang memasang bannner itu di jalan-jalan tersebut.

Menurut aud, pesan moral yang ingin disampaikan lewat banner tersebut adalah agar calon bupati yang terpilih nanti tidak bersifat tamak, sebagaimana sifat dan watak monyet seperti yang ada di baliho.

Selain itu, dalam persaingan menuju ke pelaksanaan pilkada, agar para calon bupati tidak melakukan praktik money politik. Seperti diberitakan, banner bergambar monyet ini sempat memancing reaksi banyak kalangan.

Dianggap tidak memiliki ijin, petugas satuan polisi pamong praja, satpol pp sumenep langsung menertibkan banner tersebut. Raud mengatakan jika forum institute akan terus melakukan kampanye pesan moral dalam bentuk tulisan-tulisan atau gambar.

Beberapa waktu mendatang, forum institut akan mengupayakan ijin kepada pemerintah kabupaten untuk menempel poster atau banner, yang memiliki pesan moral yang tinggi.

http://www.madurachannel.com/madura/pemerintahan/3300-bupati-tepilih-jangan-tamak.html

Walau Konferda Ditunda, Bendera PDIP Terpasang


Said : Megawati Direncanakan Hadir 3 Maret

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Jalan-jalan protokol Sumenep mulai ramai dengan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kibaran panji partai moncong putih ini dalam rangka Konfrensi Daerah (Konferda) III PDIP Jawa Timur 3-4 Maret 2010. Dimana terlihat banyak bendera berwarna merah menghiasi tempat-tempat strategis.

Pemasangan bendera ini dalam rangka menyambut kedatangan Ibu Megawati Soekarno Putri Ketua Umum DPP PDIP. Direncanakan putri Proklamator Presiden Soekarno ini hadir pada Konferda. Walaupun sempat tertunda dari jadwal sebelumnya, Ibu Megawati Soekarno Putri diminta hadir dan membuka acara.

Hal ini disampaikan MH. Said Abdullah, fungsinaris DPD PDIP, saat diwawancarai, Kamis (25/02). “Sebelumnya acara direncanakan tanggal 27-28 Februari 2010. Namun akhirnya kami tunda. Mengingat ada perubahan jadwal Ibu Megawati Soekarno Putri,” ujar anggota DPR RI Dapil XI Jatim ini.

Menurutnya, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDIP tidak bisa hadir apabila tanggal 27-28 Februari 2010. Setelah melalui pertimbangan dan penyesuaian jadwal, sempat juga akan diundur sampai tanggal 1-2 Maret 2010. Namun, akhirnya kami menetapkan tanggal 3-4 Maret 2010.

“Ketua Umum DPP PDIP (red-Megawati Soekarno Putri) rencananya akan hadir pada Konferda III PDIP Jatim ini. Sengaja kami tunda, karena Ketua Umum tanggal sebelumnya, Ibu Mega ada jadwal ke Palembang,” jelas MH. Said Abdullah yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.

Sementara itu sebelumnya, Kamis (25/02) Dekki Purwanto, Sekretaris DPC PDIP Sumenep menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan Konferda. Baik dalam hal materi acara sampai tehnis kegiatan dilapangan. Kami sudah menyiapkan hotel dan penginapan baik pengurus DPP, DPD maupun semua peserta yang hadir.

“Insya Allah berjalan sukses sesuai jadwal dan rencana yang ada. Kami juga sudah memasang bendera-bendera untuk menyambut kedatangan peserta acara,” tegas Dekki Purwanto yang juga Panitia Pelaksana Konferda III PDIP Jawa Timur ini.

Sebelumnya Sekretaris Komisi C ini mengatakan, penunjukan PDIP Sumenep sebagai tuan rumah pelaksanaan Konferda III PDIP Jawa Timur merupakan sebuah kehormatan. “Ini akan menjadi sejarah bagi kami. Kalau memang dilaksanakan di Sumenep, ini akan menjadi pelaksanaan Konferda PDIP Jawa Timur yang pertama di Madura,” terangnya.(rud)

Selasa, 23 Februari 2010

Belum Ada Ruang Fraksi, Kinerja DPRD Sumenep Terganggu


Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Sejak dilantik menjadi anggota DPRD Sumenep periode 2009-20014 bulan Juli 2009 lalu. Sampai detik ini anggota wakil rakyat ini, belum mendapatkan fasilitas ruang kerja fraksi. Tentu ini sangat menganggu kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan.

Hal ini diungkapkan Wiwid Harjo Yudanto, Ketua Fraksi Keadilan Demokrasi (FKD) saat diwawancarai di ruang Komisi B, Rabu (24/08).

”Sudah enam bulan kami menunggu, namun sampai saat ini sekwan belum memenuhi permintaan. Sungguh aneh anggota DPRD Sumenep tak memiliki ruang fraksi. Sebagai anggota dewan saya merasa terganggu. Masak, kalau rapat harus keluar,” ujar Wiwid dengan nada rendah.

Menurutnya, selama ini fraksinya hanya meminjam ruang komisi atau ruang fraksi pinjaman. Seharusnya sudah disiapkan sekwan segera mungkin. Apabila ada kendala bisa dikordinasikan dengan Ketua DPRD Sumenep dan pihak eksekutif.

Wiwid merasa bosan menunggu janji-janji yang diberikan sekwan. Selama ini sekwan berjanji akan dibuat dan terealisasi awal 2010. Pihaknya atas nama FKD mendesak paling lambat satu bulan kedepan sudah selesai.

”Idealnya satu bulan sudah ada ruangan fraksi. Agar kinerja tugas, pokok dan fungsi kedewanan berjalan maksimal. Bagaimana bisa serius kalau terus seperti ini, sungguh memalukan,” terang kader demokrat ini.

Sementara Bambang Irianto Kepala Sekretariat DPRD Sumenep (Sekwan) mengatakan, bahwa akan segera terealisasi segera. Namun waktunya masih menunggu tahap akhir dan pembagian ruangan.

Pihaknya mengakui apabila selama ini memang belum ada ruang fraksi permanen, termasuk FKD. Selama ini sifatnya pinjaman dan tidak mengikat. Dimana nantinya akan diberikan satu ruangan satu fraksi.

”Saya berharap sabar dulu, sampai tahap realisasi selesai. Tidak ada maksud kami menghambat kinerja kedewanan,” jawab mantan pegawai Departemen Penerangan ini.

Berdasarkan data yang ada DPRD Sumenep telah memiliki ruang fraksi sementara sebanyak lima ruangan. Ruangan tersebut adalah sisa dari DPRD Sumenep yang lama. Padahal kebutuhannya adalah sebanyak delapan ruang fraksi.

DPRD Sumenep memiliki anggota sebanyak 50 orang dan terbagi delapan fraksi. Diantaranya, FKP, FPPP, FPDIP, FPAN, FPG, FBB, FKNU dan FKD. Berbeda dengan DPRD Sumenep periode 2004-2009 sebanyak 45 orang dan terbagi lima fraksi. (rud)


Minggu, 21 Februari 2010

Megawati Akan Hadiri Konferda III PDIP Jatim


Sumenep – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Megawati Soekarno Putri rencananya akan menghadiri Konferensi Daerah (Konferda) III PDIP Jatim. Acara ini akan digelar di Kabupaten Sumenep, Madura, pada 27-28 Februari 2010.

Hal itu diungkapkan Dekki Purwanto, Sekretaris DPC PDIP Sumenep, Senin (21/2), saat menjelaskan hasil rapat pleno DPD PDIP Jatim. “Direncanakan Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megwati Soekarno Putri akan hadir. DPD PDIP Jatim sudah kontak dan meminta kami menyiapkan diri menjadi tuan rumah,” ujarnya.

Menurut Sekretaris Komisi C ini mengatakan, penunjukan PDIP Sumenep sebagai tuan rumah pelaksanaan Konferda III PDIP Jawa Timur merupakan sebuah kehormatan. “Ini akan menjadi sejarah bagi kami. Kalau memang dilaksanakan di Sumenep, ini akan menjadi pelaksanaan Konferda PDIP Jawa Timur yang pertama di Madura,” terangnya.

Sesuai informasi pengurus DPD PDIP Jatim Megawati Soekarnoputri dijadwalkan membuka langsung pelaksanaan konferda. “Saat ini, kami menyiapkan persiapan acara. Selain Ibu Mega, sejumlah pengurus DPP PDIP juga akan hadir ke kota Sumekar ini,” kata anggota DPRD Sumenep dari Dapil II ini.

Ia menambahkan bahwa, selain dijadwalkan membuka pelaksanaan Konferda III PDIP Jatim di Sumenep, Megawati direncanakan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPC PDIP Sumenep.

Sementara itu, DPD PDIP Jatim telah mengecek persiapan menjelang pelaksanaan konferda.”DPD PDIP Jawa Timur dan DPP PDIP memberikan apresiasi atas keberhasilan pengurus dan kader PDIP Sumenep yang berhasil menaikkan perolehan suara PDIP pada Pemilu 2009," kata Puguh Wardono yang Wakil Ketua Badan Infokom DPD PDIP Jawa Timur.

"Ibu Mega dijadwalkan membuka pelaksanaan Konferda pada 27 Februari 2010 pada pukul 14.00 WIB. Rencananya, Ibu Mega dan rombongan akan naik mobil dari Surabaya ke Sumenep," kata pria berambut putih ini.

Sebelum pelaksanaan Konferda, kata Puguh, Panitia Pelaksana Konferda III PDIP Jawa Timur akan menggelar serangkaian kegiatan bernuansa budaya. "Rencananya, kami akan menggelar festival dan dialog budaya Madura sebagai kegiatan pra-pembukaan Konferda. Ini salah satu bentuk komitmen PDIP untuk ikut memelihara dan mengembangkan budaya Madura," katanya menegaskan.

Pada pelaksanaan Pemilu 2004, PDIP Sumenep berhasil meraih tiga kursi di DPRD Sumenep. Sementara pada Pemilu 2009, PDIP Sumenep memperoleh enam kursi di DPRD Sumenep. Sehingga PDIP Sumenep hari ini berhasil mendapatkan jatah satu Wakil Ketua DPRD Sumenep dan satu Ketua Komisi. Selanjutnya Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi di DPRD Sumenep.(rud)

Kamis, 18 Februari 2010

MPI Gelar Pelatihan Penglolaan Desa Wisata Pantai Lombang


Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI) Kabupaten Sumenep menggelar Pelatihan dan Soft Launching Desa Wisata Lombang. Acara bertema mengelola desa wisata berbasis masyarakat dilaksanakan di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Adapun pelaksanaan pelatihan berlangsung dari 17-21 Februari 2010.

Realease ini disampaikan A. Faidlal Rahman Ali, SE.Par, MS, Ketua MPI Kabupaten Sumenep, Rabu (18/02). Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat dan nilai-nilai yang bisa dibagikan kepada peserta pelatihan. Dimana pesertanya adalah warga sekitar masyarakat Desa Lombang.

”Warga masyarakat Desa Lombang diharapkan paham akan esensi pariwisata secara holistik. Terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai religi dan sosial budaya masyarakat. Agar bisa bermanfaat pengembangan dunia usaha pariwisata kedepan,” ujar Faidlal.

Menurutnya, pengenalan dan penggalian potensi-potensi di Desa Lombang akan berdampak positif kepada warga setempat. Masyarkat akan mengetahui dan memahami secara lebih luas tentang dunia pariwisata. Tentunya dengan bukti empiris dan ilmiah tentang potensi wisata di Desa Lombang.

”Peserta diharapkan mampu mengelola secara mandiri tentang potensi-potensi wisata di Desa Lombang. Dimana sebagai objek dan daya tarik wisata (ODTW) daerah di Kabupaten Sumenep. Sehingga mampu menarik pelaku usaha pariwisata untuk tertarik melakukan investasi dan pengembangan usaha,” jelas Faidlal yang menjadi staf pengajar Manajemen Pariwisata di Yogjakarta ini.

Adapun materi pelatihan yang akan diberikan diantaranya, rekonsutruksi pemahaman pariwisata dan eksplorasi potensi desa wisata. Selanjutnya materi, budaya dan alam sebagai daya tarik wisata, pariwisata dan dampaknya terhadap lingkungan, sosial budaya dan ekonomi lokal. Selain itu, pengenalan serta pengelolaan homestay, dan tehnik menjadi pemandu wisata (guide).

Pembicara dalam pelatihan ini, berasal dari pengurus MPI Kabupeten Sumenep dan Tim Viavia Travel Yogjakarta. Diantaranya, A. Faidlal Rahman Ali, Rita Sri Suwantari, Sri Mujiati, Arnovy Putty Febrianti, Marliana Novitasari dan Fransisca Maria.(*)

Selasa, 16 Februari 2010

Aliansi Parpol Non Parlemen Sumenep Gelar Deklarasi


Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Akhirnya dengan melalui komunikasi inten, Aliansi Parpol Non Parlemen (APNP) Kabupaten Sumenep mendeklarasikan diri. Sebanyak 15 parpol bergabung dalam aliansi strategis sebagai wujud eksistensi organisasi. Hal ini disampaikan Husin Koordinator APNP saat Deklarasi Aliansi Parpol Non Parlemen di kantor BMS, Selasa (16/02)

”Deklarasi digelar menjelang Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2010 nantinya. Selain itu sebagai wujud konsilidasi dan penguatan jaringan organisasi,” ujar Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Menurutnya, APNP ini memiliki kekuatan 15 parpol dan 60 ribu suara sah. Kekuatan dan potensi inilah yang diperkuat di masing-masing parpol. Apabila diarahkan kepada dukungan kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Terutama dalam memperkuat jaringan dan memperoleh pundi-pundi suara.

”Kekuatan kami tidak bisa diremehkan. Ini adalah kekutan paling strategis dengan memiliki simpul basis massa yang solid. Bayangkan saja jika semua Pimpinan Kecamatan/Anak Cabang parpol digerakkan. Tentu calon yang kita dukung akan mendekati kemenangan,” kata Husin dengan nada optimis.

Ketika ditanya siapakah kandidat yang akan diusung pada Pilkada 2010 nantinya. Husin menjawab, kami lebih kuat mengarah ke Bambang Mursalin sebagai cabup. Sedangkan untuk wakil bupati, akan dibahas setelah penetapan dukungan calon bupati.

”APNP sudah menyatakan mengarahkan dukungan Bambang Mursalin. Tinggal administrasi saja, tunggu saja-lah. Jika selesai akan dideklarasikan dukungan pasangan cabup dan cawabup,” tambahnya.

Sementara Amozi M. Hilmy Sekretaris APNP Sumenep mengatakan, suara sah pemilu legeslatif 2009 lalu adalah 560.141. Sedangkan 15 % (persen) dari suara sah adalah sejumlah 84.021 suara sah. Sementara kekuatan APNP sebanyak sekitar 60.300 suara sah. Tinggal menambahkan kekurangan dukungan dengan berkoalisi dengan parpol lainnya.

”Dipastikan rencananya kami akan melakukan koalisi dengan Partai Demokrat berkekuatan sejumlah 34585. Kekuatan ini lebih dari cukup dalam mengajukan pasangan cabup dan cawabup,” ujar Amrozi M. Hilmy Ketua Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) ini.

Ia juga mengatakan bahwa, arah dukungan akan diberikan Bambang Mursalin sebagai cabup. Selanjutnya koalisi APNP dan Partai Demokrat akan segera dideklarasikan. Namun masih menunggu hasil komunikasi dengan parpol lainnya. Baik Partai Golkar, PKNU, PBB, PKS, PDP dan bahkan PBR.

”Perlu dicatat bahwa APNP adalah partai pertama bersama Partai Demokrat yang mengusung Bambang Mursalin. Namun jika ditambah dukungan parpol lainnya akan semakin kuat dan mendekati kemenangan,” terang salah satu Presedium KAHMI Sumenep ini.

Selanjutnya Raud Faiq Jakfar Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menyatakan, dukungannya secara bulat kepada APNP. Tokoh senior parpol ini mengatakan, aliansi strategis ini merupakan wujud perjuangan non parlemen dalam Pilkada. Kekuatan APNP akan menjadi kunci kemenangan dalam meraih dukungan.

”Kami yakin jika didukung oleh banyak partai, gerakan lebih efektif dan tepat sasaran dalam melangkah. Kami juga siap memenangkan Bambang Mursalin sebagai cabup Sumenep dari arah dukungan yang kami berikan,” ujar mantan anggota DPRD Sumenep ini.

Saat deklarasi hadir sebanyak 15 ketua parpol mengukuhkan tanda tangan deklarasi aliansi. Diantaranya, P. Gerindra, PKPB, PDK, PKPI, PPRN, Partai Pelopor, Partai Buruh, dan Partai Barnas. Selanjutnya PSI, PMB, PPNUI, PPD, PPI, PPDI dan PDS.(*)

Minggu, 14 Februari 2010

DPRD Sumenep Stop Reklamasi Pantai Liar


Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep akhirnya melakukan penghentian aktifitas reklamasi partai liar. Keputusan ini diambil terkait adanya reklamasi pantai tak berijin di Desa Romben Barat, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Rencananya reklamasi ini akan dipergunakan untuk usaha perikanan dan kelautan.

”Terpaksa kami stop dan hentikan seluruh aktifitas pembangunan reklamasi pantai. Mengingat belum memiliki ijin dan diduga bisa merusak lingkungan di sekitar pantai,” kata H. Ruqi Abdullah, SH anggota Komisi C DPRD Sumenep, Jum’at (12/02) saat ditemui di gedung DPRD.

Menurut anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) ini mengatakan, Komisi C sudah mendesak pihak pengelola untuk menghentikan reklamasi liar tersebut. Selain itu kami menegaskan agar terumbu karang yang sudah dipakai untuk dikembalikan ke pantai. Apabila ingin dilanjutkan harus mengantongi ijin dan mengikuti proses perijinan yang ada.

”Seharusnya terumbu karang jangan mengambil dari laut, Namun harus mengambil batu gunung dari luar. Kami tidak menginginkan hal ini malah merusak lingkungan yang ada,” ujar H. Ruqi Abdullah yang terpilih lewat Dapil II ini.

Sebelumnya DPRD Sumenep sudah memanggil H. Mahar asal Desa Sendang, Kecamatan Pragaan pengelola reklamasi pantai tersebut. Dihadapan Komisi C DPRD Sumenep, Dinas Kelautan, Dinas Cipta Karya, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Sumenep, pengelola berjanji segera mengurus ijin.

”Untuk sementara vakum dan tidak ada kegiatan reklamasi pantai. Kami sudah memberikan deadline kepada kepada pihak pengelola, untuk segera melakukan perijian. Jika tidak kami tidak segan-segan memerintahkan dinas terkait untuk membokar reklamasi pantai tersebut,” tegas pria berkumis tebal ini.(*)

Rabu, 10 Februari 2010

Perpanjangan Kepala UPTD Pendidikan Saronggi Disoal Dewan


Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempertanyakan Bupati Sumenep perihal perpanjangan pejabat Diknas Sumenep. H. Ruqi Abdullah, SH, mempersoalkan H. Mukri Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Saronggi kenapa masa jabatan diperpanjang.

“Kalau semua perjabat diperpanjang dengan tidak jelas, tentu tidak ada regenerasi dalam struktur organisasi pemerintahan,” kata H. Ruqi Abdullah, SH anggota DPRD Sumenep Dapil II (Saronggi, Bluto, Lenteng dan Gili Genting).

Menurut anggota Komisi C DPRD Sumenep ini, H. Mukri Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Saronggi seharusnya pensiun sekitar Desember 2009. Sedangkan bulan Januari 2010, seharusnya sudah ada pergantiaan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Saronggi. Bupati harus memberikan alasan yang kuat, apabila ada perpanjangan pejabat yang bersangkutan.

”Bupati harus memberikan alasan kuat, apa kira-kira kriterianya? Seharusnya melalui prestasi, kinerja, loyalaitas yang ada. Kalau memang kuat tidak ada masalah dan sah-sah saja,” ujar anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Sumenep ini.

H. Ruqi Abdullah, SH juga menambahkan bahwa, perpanjangan pensiun ini jangan sampai menutup ruang regenerasi bagi pejabat lainnya. Sehingga Bupati Sumenep memberikan kesempatan kepada yang lain. Selama ini masih banyak pejabat Diknas Sumenep yang mumpuni untuk menggatikan pejabat pensiun tersebut.

”Jangan sampai ada politisasi dalam perpanjangan pejabat. Ini seharusnya mengedepankan profesionalisme dan kapasitas. Jabatan adalah amanah dan titipan.” tegas H. Ruqi Abdullah.

Sementara itu, pihak Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, H. Moh. Rais saat dikomfirmasi dan dihubungi melalui handphonenya masih tidak aktif.(*)

Selasa, 09 Februari 2010

DPRD Sumenep Tegur Dinas, Pengawasan Proyek Lemah


Sumenep - Ruang Aspirasi Rakyat

Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep akan menegur dinas-dinas pelaksana proyek anggaran 2009. Terkait lemahnya pengawasan yang menyebabkan rendahnya kualitas proyek dan banyak hasil proyek rusak berat.

Hal ini disampaikan KH. Kurdi HA, SPd, anggota Komisi C DPRD Sumenep saat ditemui di Gedung DPRD Sumenep, Selasa (08/02).

“Banyak laporan dari masyarakat jalan-jalan rusak sebelum waktnya. Ini menandakan bawah lemahnya dinas terkait dalam pengawasan proyek. Kami akan menegur dan mengevalusi proyek-proyek yang ada,” ujar KH. Kurdi HA, anggota Fraksi Demokrat Keadilan Pembaharuan (FKP) ini.

Menurut Lulusan Universitas Boedi Oetomo Malang ini mengatakan, kami minta dinas bertindak tegas kepada konsultan. Pengawasan perlu ditingkatkan dan perlu dievaluasi. Bahkan kalau perlu tidak dipakai lagi sebagai konsultan proyek kedepannya.

“Proyek yang rusak sebelum waktunya diantaranya, jalan Tuwer di Desa Kapedi menuju ke Dusun Embik, Desa Moncek Tengah. Selanjutnya jalan Bantengan di Desa Kambingan Barat dan banyak proyek lainnya yang rusak,” jelas KH. Kurdi HA, yang juga lulusan Lembaga Pengajaran Bahasa Arab di Jakarta Cabang Ummul Quro Saudi Arabia.

Ia juga berharap selain ada pengawasan dari dinas dan konsultan, harus ada pengawasan proyek dari masyarakat. Dimana masyarakat sebagai kontrol sosial atas program pembangunan yang masuk di daerahnya. Apabila masyarakat terlibat tentunya kehati-hatian dan pelaksanaan proyek bisa berjalan dengan baik.

”Jalan aspal, makadam, paving banyak yang rusak. Mengingat yang lewat di jalan adalah motor berat dan binatang piaraan. Sehingga bobotnya lebih dan menyebabkan jalan mudah rusak,” ujar KH. Kurdi.

Sementara itu H. Ruki Abdullah, SH, anggota Komisi C membenarkan apa yang disampaikan rekannya. Kami akan memanggil dinas untuk mengevaluasi anggaran 2009, kenapa banyak proyek rusak dan amburadul. Kedepan tahun anggaran 2010 harus dilaksanakan maksimal dan lebih baik lagi.

Menurutnya, perlu penekanan dari pengawasan, sehingga tidak terjadi banyak penyimpangan dilapangan. Banyak dugaan pelanggaran fisik diantaranya, kualitas rendah dan pengerjaan tidak sesuai perencanaan. Serta tidak adanya ketelitian pelaksanaan proyek. Akibatnya, banyak jalan aspal sering ditumbuhi rumput dan cepat rusak.

” Secara umum masih baik, tidak semua pelaksanaan proyek 2009 mengalami kerusakan. Buktinya, proyek irigasi dan pipanisasi bisa berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada kendala dan masalah dilapangan. Namun apabila ada temuan dilapangan tetap kami evaluasi,” ujar anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) ini.

Ia menambahkan, penekananannya dinas terkait dan konsultan, bekerja lebih baik dan maksimal dalam pengawasan. Agar pelaksanaan proyek tahun anggaran 2010 bisa berjalan maksimal dan tepat sasaran. Untuk anggaran tahun 2010 PU Bina Marga mendapatkan Rp.31.921.252.000, PU Cipta Karya Rp.13. 481.161.382 dan PU Pengairan Rp.10.665.580.775.

”Pelaksanan program proyek kedepan ini akan kita lakukan pengawasan lebih maksimal lagi. Sehingga penyimpangan dan rendahnya kualitas tidak terjadi lagi,” tegas H. Ruki Abdullah yang terpilih lewat Dapil II bersama KH. Kurdi HA. (*)

Senin, 08 Februari 2010

Komisi B Surati Bupati Sumenep Terkait Petroleum SPE


Sumenep – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menyurati Bupati terkait masalah explorasi migas oleh PT SPE Petroleum Ltd. Keputusan tersebut dilakukan mengingat masih banyak-nya masalah di lapangan. Terkait sosialisasi uji siesmik PT SPE Petroleum Ltd, yang sampai saat ini dinilai masyarakat belum ada.

”Kami telah memutuskan kesepakatan untuk menolak semua kegiatan PT SPE Petroleum Ltd. Sebelum sosialisasi uji siesmik dilakukan secara sempurna. Komisi B akan menyurati Bupati Sumenep, agar persoalan tersebut ditindaklanjuti,” Kata Wiwid Harjo Yudanto anggota Komisi B DPRD Sumenep saat ditemui di Gedung DPRD Sumenep, Senin (08/02).

Ketua Fraksi Demokrat Keadilan Pembaharuan (FKD) ini mengatakan bahwa, sebelumnya, Kamis (05/02) Komisi B telah melakukan hearing pihak terkait. Dimana hadir LSM Aliansi Masyarakat Pemerhati Sumber Daya Alama (AMP-SDA) dan Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESMD) Pemkab Sumenep. Hadir Miftahudin Hasan sebagai koordinator LSM AMP-SDA dan Rusbandi Kabid Tehnik dari Badan ESDM.

”Hasil hearing memutuskan menyurati Bupati Sumenep. Materi surat diantaranya, agar memvakumkan sementara, semua kegiatan PT SPE Petroleum Ltd. Sampai ada kegiataan sosialisasi uji siesmik yang jelas. Diantaraya di Kecamatan Guluk-guluk, Bluto, Lenteng dan Pragaan,” ujar pria yang tinggal di desa Gapurana Talango ini.

Menurutnya, pihak manejemen PT SPE Petroleum Ltd sudah dipanggil Komisi B DPRD Sumenep. Namun sampai saat ini, mereka memberikan jawaban atas surat panggilan yang diterima. Mengingat belum bisa hadir, Komisi B akan menanyakan kepada Bupati Sumenep terkait koordinasi dengan pihak PT SPE Petroleum Ltd.

”Kita lihat dan tunggu saja-lah, kira-kira apa tanggapan Bupati Sumenep. Jangan sampai masyarakat dirugikan. Selayak-nyalah, explorasi migas memperhatikan nasib masyarakat sekitar lokasi explorasi. Dimana dampaknya harus diperhatikan sunguh-sungguh,” tegas Wiwid.

Sebelumnya pernah Komisi B DPRD Sumenep menerima aspirasi dan gugatan terkait explorasi migas oleh PT SPE Petroleum Ltd. Diantaranya yang menggugat dari Forum Kiai Muda (Forkim) dan LSM Kelompok Jaringan Kerja Penyelamatan Lingkungan Sumenep (Jaka Peling).

Alasan gugatan mereka, karena PT SPE Petroleum Ltd dianggap menyalahi aturan Dimana pihak manajemen seharusnya bisa menjelaskan tahapan-tahapan explorasi. Apakah sudah sesuai prosedur, baik sosialisasi ke masyarakat, resiko lingkungan, ijin Amdal dan lainnya.

Komisi B DPRD Sumenep sebenarnya tidak keberatan perihal eksplorasi migas.
Namun selama ini, pihak perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pihak PT SPE Petroleum Ltd hanya satu kali melakukan sosialisasi kepada warga di kantor kecamatan.

”Seharusnya dilakukan dengan baik dan jelas, agar masyarakat mengetahui survei seismik oleh PT SEP Petroleum Ltd. Jangan sampai masyarakat menilai ada yang tidak beres. Kami mendesak pihak perusahaan korporatif dan pastispatif kepada masyarakat,” tegas Wiwid Harjo Yudanto, kader muda Partai Demokrat ini.(*)

Rabu, 03 Februari 2010

Jelang Pilkada 2010-2015 Membedah Kekuatan dan Peluang Cawabup Sumenep


Oleh : Syafrudin Budiman, SIP
Pemerhati Sosial Politik dan Media

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep periode 2010-2015 tinggal empat bulan lagi. Namun sampai saat ini wacana masih berkutat pada pembahasan Siapakah Calon Bupati (Cabup). Sementara pembahasan Calon Wakil Bupati (Cawabup) masih tertingal jauh.

Padahal sosok cawabup merupakan figur penting dalam meningkatan elektabilitas, popularitas dan sangat berpengaruh pada kemenangan. Kelebihan figur cawabup bisa menutupi kelemahan cabup yang akan diusung. Bahkan kadang cawabup bisa menjadi penentu kemenangan pada Pilkada.

Pesta demokrasi lima tahunan ini akan digelar 14 Juni 2010. Dimana hanya memiliki waktu tersisa sekitar 4 bulan lagi. Sedangkan masa pendaftaran di KPUD lebih dekat lagi dengan menyisakan waktu sekitar 48 hari. Sungguh, ini waktu yang singkat bagi para kandidat dalam merencanakan kemenangan. Apalagi belum menentukan siapakah pasangan cawabup-nya. Sungguh dilema yang cukup sulit bagi cabup nantinya.

Secara pemetaan sudah muncul nama-nama cabup yang dipastikan maju lewat jalur partai politik. Diantaranya, KH. Abuya Busyro Karim, Azasi Hasan, Bambang Mursalin, Haji Sugianto, KH. Ilyasi Sirajd, Khalis dan Malik Effendi. Selanjutnya dari jalur independen didominasi nama-nama baru yang nampak. Diantaranya Mahbup Ilahi, Moh. Kafrawi, KH. Muhammad Shaleh, Rahmad dan Samarudin Toyyib.

Kemungkinan nama-nama diatas, masih bisa berubah dan bertambah. Tergantung pada peluang dan ruang koalisi yang dibangun. Apakah melebar ataukah malah mempersempit diri dengan sedikit calon. Sementara untuk independen ruang politik masih sangat terbuka lebar. Selama memenuhi persyaratan administrasi dan lolos verifikasi faktual.

Selanjutnya untuk cawabup secara pemetaan, mulai beredar nama-nama yang akan digadang-gadang. Diantaranya dari kalangan Nahdliyin, KH. Mujahid Ansori, KH. Abdul Muiz, KH. Muhsin Amir, Ny. Hj. Dewi Khalifah dan Hasan Basri. Sedangkan dari kalangan birokrat Sungkono Sidiq, A.Syafii Untung dan Dzulkifli Mahmud.

Ada pertanyaan besar kenapa yang muncul lebih banyak dari kalangan Nahdliyin? Hal ini tentunya bisa terjawab. Mengingat warga Nahdlyin memiliki basis yang sangat besar dan mayoritas di Kabupaten Sumenep. Figur kedekatan Kyai dan santri telah mendarah daging. Apalagi sejak reformasi 1998, kran politik terbuka lebar. Terbukti juga banyak bermunculan partai yang bergambar bumi dan dilingkari bintang sembilan.

Berdasarkan data sejak pemilu legeslatif 1999, partai berbasis warga Nahdliyin memperoleh hasil dukungan cukup kuat. Diantaranya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 25 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 kursi, Partai Nahdlatul Umat (PNU) 1 kursi dan terakhir Partai Kebangkitan Ummat (PKU) 1 kursi. Sungguh suara yang sangat fantastis, sehingga mampu merubah keadaan. Berbeda dari pemilu 1997 sebelumnya, Golkar 40 kursi PPP 4 kursi dan 1 kursi PDI.

Selanjutnya pada pemilu 2004, PKB menurun menjadi 20 kursi, PPP meningkat menjadi 7 kursi, PBR memperoleh 1 kursi dan PPNUI tetap 1 kursi. Sedangkan pemilu 2009, tidak terlalu banyak berubah dan sedikit ada pergeseran. Diantaranya, PKB menurun menjadi 11 kursi, PPP tetap memperoleh 7 kursi dan Partai Kebangkitan Nahdlatul Ummat (PKNU) meroket tajam meraih 4 kursi.

Pada pemilu 2009 memang suara partai berbasis Nahdliyin mengalami sedikit perubahan dan penurunan kursi. Hal ini disebabkan adanya perpecahan politik di kalangan Kyai sendiri. Sehingga distribusi suara malah lari ke partai-partai nasionalis dan modernis. Terbukti dengan bertambahnya suara PDI Perjuangan dari 4 kursi menjadi 6 kursi. PAN dari 5 kursi meningkat menjadi 6 kursi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari 1 kursi meningkat menjadi 2 kursi.

Malahan ada hal yang diluar dugaan, PBB dari nol kursi menjadi 4 kursi. Ini menadakan konflik yang tajam di kalangan Nahdlyin mampu dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya. Selajutnya yang lebih menarik lagi, tiga partai baru berlatar belakang nasionalis meroket tajam. Partai Hanura mendapatkan 3 kursi, Partai Demokrat 2 kursi dan PDP 1 kursi.

Sementara Partai Golkar yang dipimpin KH.Wakir Abdullah berlatar belakang Nahdliyin gagal pada pemilu 2009. Mengingat suaranya merosot tajam dari 6 kursi turun menjadi 4 kursi. Nasibnya sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa merosot tajam dari 20 kursi menjadi 11 kursi.

Ini menandakan figur Kyai berbasis Nadhliyin mulai merosot, karena konflik dan perebutan eksistensi. Namun suara partai berbasis Nadhliyin, dengan kekuatan Kyai dan santri masih diperhitungkan. Pengaruh dan wibawa mereka masih dibutuhkan dalam memperoleh dukungan suara. Terutama di basis-basis desa dan lingkaran lingkungan pesantren pada Pilkada 2010 ini.

Selain dari kalangan Nadliyin, cawabup yang mempunyai peluang maju adalah dari kalangan birokrat. Mesin jaringan pemerintahan dan pengalaman selama menjadi pejabat. Menjadi modal utama dalam penggalangan suara. Kekuatan birokrasi dinilai mampu menembus seluruh desa-desa dan kecamatan. Ini menandakan bahwa, cawabup dari pemerintahan memiliki basis sosial dalam melengkapi kemenangan.

Sesuai Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 32 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasangan kandidat bakal cabup dan cawabup harus mampu memenuhi persyaratan Undang-Undang yang ada. Dimana Pasal 59 ayat 1 mengatakan, peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan huruf b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Selanjutnya ayat 2 mengatakan, partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a. Pasangan bakal cabup dan cawabub, dapat mendaftarkan pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima
belas persen) dari jumlah kursi DPRD. Syarat lainnya atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Tentunya pasangan cabup dan cawabup harus mencapai dukungan partai politik atau koalisi partai politik. Dimana harus memenuhi syarat minimal 8 kursi dari 50 kursi DPRD Sumenep. Sedangkan untuk 15% (lima belas persen) suara sah dari total hasil pemilu 2004 membutuhkan suara sekitar 84 ribu. Mengingat suara sah keseluruhan adalah sekitar 560 ribu.

Membedah Kekuatan Calon Wakil Bupati

Peta kekuatan cabup Sumenep saat ini, masih didominasi kalangan Nahdliyin. Dimana berlatar belakang pesantren dengan dukungan santri. Diantaranya akan maju, KH Busro KH. Abuya Busyro Karim, KH. Ilyasi Sirajd dan KH. Muhammad Shaleh. Tentu Ini menandakan dan menunjukkan peluang kandidat Kyai masih terbuka lebar.

Selain Kyai juga banyak tampil dari kalangan pengusaha dan profesional, yang akan ikut bertarung. Diantaranya, Azasi Hasan, Bambang Mursalin, Haji Sugianto, Khalis, dan Malik Effendi. Sedangkan dari kalangan independen diantaranya, Mahbup Ilahi, Moh. Kafrawi, Rahmad dan Samarudin Toyyib. Semua calon independen muncul dari kalangan pengusaha dan profesional.

Dari figur-figur diatas, tidak ada satupun dari kalangan birokrat atau pejabat yang berani maju menjadi cabup. Kandidat cabup dari kalangan Nahdliyin, dan pengusaha/profesional bisa berharap menggandeng cawabup dari birokrat. Dimana cawabup birokrat dianggap mampu melengkapi. Baik dari segi kefiguran maupun jalannya pemerintahan nantinya jika terpilih.

Selain itu juga, bisa tampil pasangan cabup dari Nahdliyin dan cawabupnya dari kalangan pengusaha/profesional. Bahkan sebaliknya, pasangan cabup dari kalangan pengusaha/profesional dan gandengan cawabupnya dari kalangan Nadliyin. Sebuah hitung-hitungan secara sistematis agar dalam langkah kemenangan bisa berjalan mulus dan sukses.

Kalau kita membedah cawabup yang mulai beredar di masyarakat. Tentunya kita perlu membedah mulai dari latar belakang, track record dan basis sosialnya. Jika cabupnya salah dalam memilih pasangan cawabupnya. Maka akan berdampak pada peluang dan probabilitas kemenangan. Cawabup yang dipilih jangan sampai melemahkan, tetapi harus bisa menguatkan cabupnya.

Selanjutnya berikut ini, kita pertajam satu-persatu cawabup Sumenep yang akan muncul. Mana kira-kira cawabup yang mempunyai peluang dan potensi yang sangat tinggi. Baik secara politik basis, politik pencitraan, dan politik ekonomi. Berikut ini kita sebutkan nama-nama cawabup dibawah ini.

Diantaranya, KH. Mujahid Ansori, merupakan tokoh politik PPP Jatim dan berpengalaman dalam perpolitikan Jatim. Mantan anggota DPRD Jatim 2004-2009 ini terpilih dari Dapil X, PPP Jatim. Selain itu ia juga, menjabat Ketua Ikatan Alumni PMII Jatim, organisasi alumni mahasiswa berbasis Nadlyin. Dirinya sempat mengikuti Konvensi PPP Sumenep dan memperoleh peringkat nomer dua.

Sebagai seorang kader partai, tidak ada yang meragukan kekaderannya di PPP. Namun dirinya lahir di Pamekasan dan sejak tamat SMA lebih banyak tinggal di Surabaya. Kefigurannya tidak terkenal oleh masyarakat Sumenep secara menyeluruh terutama perdesaan dan daerah pinggiran. Ini menjadi kelemahan dalam penggalangan suara dan politik pencitraaan.

Selanjutnya KH. Abdul Muiz, mantan Wakil Bupati Sumenep periode 2000-2005, berpasangan dengan KH. Ramdlan Siradj, bupati terpilih waktu ini. Ia terpilih dengan sistem aturan dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama. Dimana dirinya terpilih berkat dukungan suara mayoritas PKB hasil pemilu 1999 dengan kekuatan 25 kursi parlemen.

Dari awal pemerintahannya bersama Bupati Sumenep, sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kinerja positif. Masyarakat menaruh rasa kepercayaan yang tinggi kepada Bupati dan Wakil Bupati waktu itu. Namun ketika Pilkada 2005-2010, KH. Abdul Muiz malah tidak berpasangan kembali KH. Ramdlan Siradj, untuk yang kedua kalinya. Seharusnya bisa maju sendiri, dengan menggandeng orang yang mumpuni dan memilili dukungan yang luas.

Namun sangat disayangkan, dirinya malah maju berpasangan dengan Hj. Siti Aisyah dengan dukungan Alinasi Parpol Non Parlemen hasil pemilu 2004. Hasilnya tidak cukup menggembirakan, karena dirinya salah memilih pasangan calon. Andaikan saja memilih seorang birokrat mungkin dirinya masih bisa berpeluang kuat terpilih sebagai Bupati Sumenep. Tentunya keadaan ini akan berubah jauh dari hasil yang sudah ada.

Figur dan sosok dirinya cukup dikenal dikalangan warga Sumenep dan mempunyai kedekatan khusus dengan beberapa kalangan Kyai kharismatik. KH.Abdul Muiz bisa menjadi sosok kuda hitam, jika berpasangan dengan kalangan birokrat atau pengusaha/profesional. Mengingat stok figur seperti ini penting terbatas dan kemungkinan akan membantu melengkapi pasangan cabupnya.

Figur lainya adalah KH. Muhsin Amir, mantan anggota DPRD Sumenep periode 1999-2004 dari Partai Kebangkitan Umat. Sebagai ketua dan inisiator partai, dirinya merupakan satu-satunya dari Partai Bangkitan Umat. Selanjutnya ketika partainya bergabung ke PPP pada 2004, KH Muksin Amir mencalonkan diri lewat PPP. Sayang dengan nomor urut 3 Caleg DPRD Propinisi Dapil X ini gagal meraih kursi. Namun perolehan suaranya cukup signifikan di Sumenep.

Saat ini dirinya akan maju sebagai cawabup lewat PPP Sumenep dan lolos penjaringan dengan angka tertinggi. Figur dan sosok KH. Muhsin Amir tidak terlalu populer di kalangan masyarakat Sumenep. Namun ia dikenal dekat dengan KH. Warist Ilyas Ketua PPP Sumenep. Ia juga dinilai hanya mendapat dukungan dari Kyai kharismatik dan santri di daerah Dapil III Sumenep (Pragaan, Ganding dan Guluk-Guluk). Tentunya perlu ekspansi untuk pengutan figur dan dukungan ke dapil-dapil lainnya di Sumenep.

KH. Muhsin Amir, hanya dikenal didaerah dapil tersebut dan perlu memperluas jaringan. Mengingat Sumenep memiliki 27 Kecamatan yang harus dilalui. Jika ia berpasangan dengan figur profesional dan pengusaha, kemungkinan dirinya akan menjadi nilai tambah. Dengan syarat, waktu tersisa terus melakukan sosialisasi dan penggalangan suara.

Dirinya masih ada waktu sekitar 4 bulan untuk melakukan sosialisasi mulai sekarang. Jika tidak maka akan berpengaruh pada elektabilitas dan kemenangan. Selama masih ada waktu bisa dimanfaatkan dengan baik dan dilakukan sosialisasi secepatnya. Pemasangan foto, gambar dan pengenalan figur penting sebagai langkah berbanding lurus pada peningkatan dukungan suara.

Sementara itu ada Ny. Hj. Dewi Khalifah, ia merupakan figur satu-satunya perempuan, yang akan maju sebagai cawabup. Mantan anggota DPRD Sumenep dari PKB periode 2004-2009 ini adalah Wakil Ketua DPC PKB Sumenep dan Ketua Bidang Advokasi Hukum & HAM DPW PKB Jatim periode 2008-2013. Saat ini Nyi Eva bisa orang memangil, juga menjabat Ketua Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa periode 2008-2013.

Karirnya di organisasi badan otonom NU adalah mantan Ketua umum Fatayat NU sumenep 1996-1999, dan Ketua umum Muslimat NU sejak 1999. Selain itu dibidang sosial dirinya merupakan Wakil Ketua Women Crisis Center Puan Amala Hayati sejak 2000.Ia sempat mencalonkan anggota DPRD Sumenep untuk kedua kalinya. Namun gagal karena tidak memperoleh suara terbanyak. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang menggunakan nomor urut dan berdasar pengalaman jenjang organisasi.

Dirinya juga dikenal dekat dengan pamannya KH. Rahem Usmuny Ketua Dewan Syuro PKNU Sumenep. Selain itu, suaminya KH. Syafraji adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Sumenep. Tentunya dengan modal yang ada itu, Nyi Eva bisa melengkapi kelemahan cabup dari kalangan profesional/pengusaha.

Terakhir ada nama H. Hasan Basri, ia adalah mantan Sekretaris Umum PC NU Sumenep dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua PC NU Sumenep. Sosoknya terkenal low profil dan sederhana, namun ia termasuk motor pergerakan NU. Kelebihannya adalah bisa menjadi jembatan antara kalangan NU muda dan kalangan NU tua. Selain itu juga bisa menjembatani antara kalangan NU struktural dan non struktural.

Sebagai dosen dan akademi Universitas Wiraraja Sumenep dirinya banyak dikenal dikalangan anak muda dan mahasiswa. Hasan Basri juga adalah pengusaha yang sukses dan termasuk sukses dalam membangun jenjang karir. ”Santri struktural, akademisi dan pengusaha,” itulah gelarnya saat ini. Ketika Ketua PC NU Sumenep KH. Abdullah Cholil diminta maju dalam Pilkada dirinya menolak dan selalu menyebut nama Hasan Basri yang bisa menjadi alternatif figur dari NU struktural.

Sedangkan dari birokrat ada nama Sungkono Sidiq, ia adalah mantan Kepala PU Bina Marga jaman Bupati Soekarno Marsaid. Sungkono Sidiq merupakan salah satu pejabat yang dipercaya waktu itu. Bahkan ketika jaman KH. Ramdlan Sirajd, dirinya pernah menjabat Asisten II Bupati Sumenep. Terakhir ia menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumenep sampai saat ini.

Suatu kepercayaan dan prestasi yang membanggakan sebagai birokrat. Dimana dipercaya oleh dua jaman Bupati, baik saat pemerintahan Bupati Soekarno Marsaid maupun KH. Ramdlan Sirajd. Ia sering berhubungan dengan program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masayarakat. Misalnya, PPK, PNPM Mandiri, P2KP, Program Penelitian dan beberapa program yang bersentuhan dengan kepala desa dan masyarakat.

Tentunya ini menjadi modal politik bagi Sungkono Sidik jika ingin mencalonkan diri sebagai cawabup. Dirinya sangat pas jika menjadi pendamping pasangan Kyai dari kalangan Nahdlyin. Apabila dengan pengusaha/profesional malah tidak menjadi nilai tambah mengingat secara pemetaan basis, ia juga mewakili masyarakat modern dan perkotaan.

Selanjutnya ada nama A.Syafii Untung, ia adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Sumenep. Dirinya selalu aktif dengan program-program pemberdayaan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia termasuk birokrat yang jujur dan mempunyai lolayitas yang tinggi pada pekerjaan.

Dirinya juga memiliki modal kuat meraih basis perkotaan dan mempunyai jaringan luas sampai perdesaan. Selain itu ia didukung oleh saudaranya RB.Zainal Arifin yang menjadi anggota DPRD Jawa Timur Dapil XI dari Partai Golkar. Ia juga mewakili satu-satunya cawabup yang dari kalangan ningrat keturunan Panembahan Semolo Sumenep. Jika kekuatan ini di maksimalkan tentunya akan berdampak positif pada pendulangan suara.

Dan cawabup terakhir dari kalangan birokrat adalah Dzulkifli Mahmud. Ia merupakan sosok dokter yang memimpin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumenep. Dirinya dikenal sebagai sosok dokter yang ramah dan memiliki relegiusitas yang tinggi. Kemampuan mengelola dan manajemen yang baik merupakan modal dasar kepemimpinannya.

Figur ini dikenal memiliki jaringan yang kuat di desa-desa dengan kolega bidan, perawat dan dokter di seluruh Sumenep. Sebagai dokter, ia juga memiliki pasien yang fanatis dan kemungkinan bisa digiring menjadi pendukung jika dirinya maju sebagai cawabup.

Ia juga mewakili basis perkotaan dan bisa digandengkan dengan Kyai dari kalangan Nahdlyin yang akan maju pada cabup. Selain mewakili kalangan birokrat Dzulkifli Mahmud juga mewakili kalangan profesional. Peluang ini harus ditangkap sebagai penguat dukungan. Apabila para cabup dari kalangan Nahdliyin akan maju pada Pilkada Sumenep 2010.

Dari beberapa figur yang telah diuraikan satu-persatu, tentunya mungkin masih ada nama-nama lain yang belum muncul sebagai cawabup. Figur cawabup diharapkan menjadi sosok komplementer atau pelengkap dari semua potensi yang ada. Dimana cawabup tersebut menjadi penutup kekurangan cabup dan juga menjadi penguat kemenangan pada Pilkada.

Pilkada Dua Putaran

Jika melihat peta politik yang ada kemungkinan akan ada 5 sampai 6 pasang calon. Sehingga bisa diasumsikan, kemungkinan kuat terjadi dua putaran. Oleh karena itu, figur dan sosok cawabup paling tidak, bisa menjadi penentu untuk kelolosan pada putaran kedua. Setelah itu baru berpikir maju untuk menang pada putaran berikutnya.

Pasangan calon terpilih sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 107 ayat 1 dan dua. Serta Pasal 95 ayat 2 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menetapkan ambang batas 25 % (dua puluh lima persen), bagi calon pemenang Pilkada atau menggunakan konsep mayoritas sederhana.

Pertimbangan penetapan penetapan presentase ini adalah aspek efisiensi, mengurangi pemborosan Pengulangan Pilkada dan menghindari kesibukan pihak-pihak yang berkompeten pada Pilkada. Rendahnya ambang batas ini menandakan bahwa di Negara Indonesia, pembangunan sebuah demokrasi masih bukan prioritas utama.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, walaupun hanya berbeda sedikit dengan konsep pemenang yang ditetapkan dalam PP Nomer 6 tahun 2005, yaitu naik sebesar 5 % (lima persen). Tetapi ini sudah membawa angin segar bagi kemajuan demokrasi di Negara Indonesia. Kebijakan penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam pasal 107 yang merupakan revisi terhadap Pasal 107 Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Tertuang beberapa poin penting dalam tahapan pemenangan dan putaran kedua.

Yang pertama, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh 50 % (lima puluh persen), jumlah suara sah ditetapkan sebagai pemenang calon terpilih. Kedua, apabila ketentuan pada poin pertama tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih 30 % (tiga puluh persen), dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehannya suaranya terbesar dinyatakan sebagai calon terpilih.

Ketiga, dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada poin dua terdapat lebih dari satu pasangan calon yang memperoleh suara sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
Keempat, apabila ketentuan pada poin kedua tidak terpebuhi, atau tidak ada yang mencapai 30 % (tiga puluh persen), dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan kedua.

Kelima, apabila pemenang pertama sebagaimana maksud pada poin empat diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
Enam, apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada poin empat diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan tingkat pertama dan kedua dilakuakan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Tujuh, apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada poin empat diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Delapan, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbayak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangangan calon terpilih. (Prof. Dr. J. Kaloh : 2009).

Seorang cabup diharapkan mawas diri dan selektif dalam menentukan pasangan cawabup. Salah memilih akan menyesal lima tahun, karena harapan kemenangan di depan mata hilang dari pandangan. Realitas politik ini harus disadari semua kandidat bacabup, untuk memilih pasangan yang bisa diterima masyarakat. Paling tidak bisa lolos putaran kedua dulu dan meraih kemenangan babak akhir. Semoga bisa memilih pasangan yang tepat.(*)

Selasa, 02 Februari 2010

DPRD Jatim Sosialisasi Perda dan Proker di Sumenep


Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

DPRD Jawa Timur melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Program Kerja DPRD Jatim Tahun 2010 di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Sumenep. Selasa (2/02). Kegiatan ini dalam rangka mensosialisasikan hasil APBD dan pelaksanaan tehnis anggaran dilapangan.

Hal ini dingkapkan oleh Kusnadi, SH, MH Ketua Rombongan Tim Kelompok Kerja (Pokja) DPRD Jawa Timur. Hadir rombongan dari DPRD Jawa Timur sebanyak 17 anggota.

“Kami lakukan sosialisasi ini agar masyarakat dapat merespon setiap aturan dan alokasi anggaran yang sudah dianggarkan. Agar bisa dirasakan dan diperhatikan pelasanakaannya,” ujar ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur ini.

Menurutnya, sesuai UU Pemerintahn Daerah dan sistem Pemerintahan Daerah, DPRD adalah bagian yang membuat kebijakan. Ketika dalam menentukan kebijakan kami diharapkan paham betul aakan keadaan masyaraktnya. ”Kalau tidak mengetahui baik kondisidan geografis. Tentunya tidak pas, lah,” kata Kusnadi.

Ia menambahkan bahwa, kami juga akan hadir diseluruh pokja di seluruh Jawa Timur. Termasuk program tiga bulanan jasmas dan program lainnya di Jawa Timur. Bukan hanya dapil XI saja dan di semua dapil.

Hadir dalam sosialisasi ini KH. Ramdlan Siradj Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim Ketua DPRD Sumenep dan beberapa anggota DPRD Sumenep. Selain itu juga hadir SKPD-SKPD Pemkab Sumenep, LSM, Parpol dan Media Cetak dan Elektronik.(rud)

Senin, 01 Februari 2010

DIALOG POLITIK PROKON SUMENEP NADA FM

pilkada_jatim1

Sumenep - Nada FM

Sumenep 2010-2015 makin dekat dan kursi bupati kian jadi perhatian. Siapa sebenarnya yang layak memimpin sumenep priode mendatang. Apakah dari kalangan kiyai atau justru dari kelompok profesional.

Simak PROKON SUMENEP, sabtu, 6 Februari 2010.Pkl 14.00-15.00. Hanya di radio nada sumenep FM 102,9- AM 1440 Khz, Thema: “Menakar Peluang Cabup Non Kyai.”

Pembicara : Syafrudin Budiman, SIP (Analis Politik dan Media) dan Amrozi Hilmy, SE (Pemerhati Ekonomi dan Pembangunan)

Semoga lahir pemimpin Sumenep yang bisa mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Sehingga masyarakat bisa memperoleh hasil dari visi dan misi pembangunan para kandidat yang ada. (nadafm)