Kamis, 28 Januari 2010

Dana Pengamanan Pilkada Sumenep Rp1,7 Miliar


Jumat, 29 Jan 2010

Sumenep - Dana pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dianggarkan Rp1,7 miliar.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep, Abrory, Jumat, menjelaskan, dana pengamanan sebesar Rp1,7 miliar itu diperuntukkan bagi pelaksanaan pilkada dua putaran.

"Rinciannya, Polres Sumenep mendapat bantuan keuangan sebesar Rp1,5 miliar dan Kodim 0328 sebesar Rp200 juta," katanya di Sumenep.

Dana pengamanan pelaksanaan pilkada untuk putaran pertama yang menjadi jatah polisi dialokasikan sebesar Rp1,3 miliar dan putaran dua sebesar Rp200 juta.

"Sementara bagi Kodim 0328 Sumenep dianggarkan Rp150 juta pada pelaksanaan pilkada putaran pertama dan Rp50 juta untuk putaran kedua," katanya menambahkan.

Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep tahun 2010 mengalokasikan dana operasional bagi jajaran Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Sumenep sebesar Rp800 juta.

"Dana yang diperuntukkan bagi pengamanan pilkada dan panwas itu di luar anggaran yang menjadi jatah KPU. Untuk anggaran pelaksanaan pilkada ditetapkan sebesar Rp15 miliar untuk dua putaran," paparnya menjelaskan.

Sesuai Surat Keputusan KPU Sumenep Nomor 1 Tahun 2009, hari "H" pilkada setempat ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2010.

http://antarajatim.com/lihat/berita/26513/Dana-Pengamanan-Pilkada-Sumenep-Rp17-Miliar
Copyright © 2009

Aksi Aktivis Jember

Jember - Beberapa aktivis yang tergabung dalam Aliansi Mahsiswa Peduli Bangsa melakukan demo 100 hari pemerintahan SBY-Boediono di Kantor DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (28/1). Dalam aksinya ratusan mahasiswa meminta mengusut tuntas kasus korupsi.

www.antarajatim.com

IMM Demo di Alun-alun Sidoarjo

Sidoarjo -Sebanyak sembilan Mahasiswa dari Ikatan Mahsiswa Muhammadiyah Sidoarjo melakukan aksi unjuk rasa di depan alun-alun Sidoarjo menyikapi kinerja pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada hari ke 100 yang dinilai gagal.

Selain berorasi, mereka juga membagi-bagikan selebaran kepada pengguna jalan. Dalam aksi turun jalan itu, mereka juga membentangkan spanduk yang bergambarkan poster SBY, Bodiono dan Menkeu Sri Mulyani yang bertanduk dan bersiung.

Hariris salah satu korlap aksi mengatakan, pasca terpilihnya SBY-Boediono hingga ke seratus harinya ini, 15 program yang dicanangkan, tak sanggup menjawab persoalan warga. Bahkan warga bertambah sengsara.

"Baik itu masalah upah, tanah, pekerjaan, pendidikan dan kesehatan masih tetap mengemuka dan menjadi persoalan pokok sebagian besar rakyat indonesia," ujarnya Kamis (28/1/2010).

Pemberantasan mafia hukum, lanjutnya, diseluruh lembaga negara dan penegak supremasi hukum merupakan jargon 100 hari pemerintahannya juga tak terbukti.

Ironisnya, kasus bailout Bank Century yang merampok uang rakyat Rp 6,7 triliyun, sampai kini juga belum terseleseikan. "Ini pertanda pemerintahan SBY-Boediono gagal," terang dia.

Usai berorasi didepan alun-alun, para demonstran yang akan mengakhiri aksinya melakukan aksi pelemparan terhadap poster SBY, Boediono dan Menkeu Sri Mulyani.(*)

www.beritajatim.com

"DPRD Jatim Terima Demo Lembaga Dakwah Kampus" H. Sugiri Sancoko : Implentasikan nilai dan ruh ke-Islaman


Surabaya – Ruang Aspirasi Rakyat
DPRD Jawa Timur menerima dan menemui perwakilan aksi Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus Surabaya. Aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jatim itu, diikuti 500 mahasiswa-mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya. Sebelumnya mereka berkumpul dan berorasi di Tugu Pahlawan, Rabu (27/1).

Rombongan aksi unjukrasa tersebut diterima H. Sugiri Sancoko anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat dan beberapa anggota dewan lainnya. Feri Fauzi kordinator lapangan BKLDK Surabaya bersama perwakilan mahasiswa, langsung diterima hangat di gedung dewan.

Dalam pertemuan tersebut, BLDK Surabaya menyatakan tiga tuntutan kepada DPRD Jatim. Diantaranya, perubahan basis konsep kenegaraan merupakan suatu hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Ideologi kapitalisme dengan segala macam turunannya merupakan sumber dari kerusakan yang terjadi.

”Kapitalisme juga telah melahirkan rezim kompradornya yang terus menerus berselingkuh dengan para pemilik modal dan menghianati rakyat,” Kata Feri Fauzi dengan baju hitamnya sebagai simbol tertindasnya rakyat.

Selain itu, Pilihan ini diserukan pada seluruh komponen rakyat negeri ini. Agar segera beralih ketatanan negara Islam dengan penerapan syariah dan khilafah. Hal ini penting sebagai solusi atas seluruh persoalan yang terus menerus melilit, akibat penerapan kapitalisme.

”Hanya Islamlah satu-satunya sistem kehidupan yang sesuai fitrah manusia. Ini akan menyelamatkan Indonesia dan melahirkan dari kebaikan kehidupan di dunia dan akhirah,” ujar Feri Fauzi dengan mengepalkan tangan tanda semangat.

Menurutnya, Skandal Bank Century sebagai bukti ketidakmampuan Pemerintah dalam memberantas korupsi, keberadaan UU yang tidak memihak rakyat seperti UU Non Migas, belum lagi soal pornografi yang makin marak dituangkan lewat film. “Sistem kapitalisme yang ada sekarang ini adalah sistem bobrok dan tidak layak untuk dipertahankan,” tegasnya.

Sementara itu H. Sugiri Sancoko anggota Komisi C yang menerima aksi mahasiwa mengatakan, ruh nilai ke-Islaman bisa digunakan untuk menolak dan membendung sistem kapitalisme dan liberalisme.

”Kami sepakat nilai-nilai ke Islaman perlu di implementasikan. Namun kalau mau menegakkan negara Islam, dengan penerapan syariah dan khilafah tidak mungkin. Mengingat Islam itu, rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam,” kata Sugiri Sancoko.

Menurutnya, memang kapitalisme global dan liberalisme harus dibendung. Negara sesuai UU 45, kita penganut ekonomi kerakyataan. Dimana mengedepankan nilai humanitas dan peran kepedulian sosial.

”Negara kita negara yang berasaskan Pancasila. Itu sudah final. Perihal negara Islam cukup dengan mengedepankan nilai-nilai dan ruh implementasi ke-Islam itu sendiri,” jelas H. Sugiri Sancoko yang saat ini aktif dalam pencalonan Pilkada Calon Bupati Ponorogo. (rud)

Rabu, 27 Januari 2010

Partai Demokrat Bangun Koalisi Non Parlemen


Sumenep-Untuk mendukung perolehan suara dalam pilkada sumenep, partai demokrat merangkul koalisi non parlemen. Koalisi ini merupakan gabungan 11 partai yang tidak memiliki perwakilan di DPRD sumenep.Partai demokrat mulai melakukan safari politik ke beberapa partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di parlemen.Menurut Husein Satriawan koordinator koalisi non parlemen ini, kini telah tergabung 11 partai kecil yang juga siap berkiprah dalam pilkada sumenep.

Nantinya menurut husein, koalisi non parlemen ini akan bergabung dengan koalisi parlemen yang telah dibangun oleh partai demokrat.Menurut husein, dasar pikir terbangunnya koalisi ini adalah keinginan partai-partai kecil non parlemen di sumenep, untuk turut serta terlibat dalam proses demokrasi di sumenep.Dengan dukungan dari koalisi partai non parlemen ini, diharapkan perolehan suara calon bupati demokrat dalam pilkada sumenep nanti akan terdongkrak.Seperti diberitakan, saat ini partai demokrat juga membangun koalisi parlemen dengan enam partai yang ada di sumenep.Adapun calon bupati yang diusung sebagai bupati dalam pilkada nanti adalah Bambang Mursalin.

http://www.madurachannel.com/madura/politik/3033-partai-demokrat-bangun-koalisi-non-parlemen.html

Konfercab Bangkalan Berjalan Lancar

Bangkalan - Konfercab DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangkalan, Selasa (26/1) sore termasuk satu di antara Konfercab PDI Perjuangan di seluruh Jawa Timur yang berlangsung lancar dan kondusif. Konfercab yang dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur H Sirmadji, Wakil Bendahara MH Said Abdullah, Wakil Ketua Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Sugiono dan Wakil Sekretaris Bidang Internal SW Nugroho itu mengukuhkan H Fatkhurrahman sebagai Ketua DPC periode 2010-2015. Berita Foto

Selasa, 26 Januari 2010

Said Abdullah Lantik Pengurus Baru DPC PDIP Sumenep


26 Januari 2010

Sumenep - MH Said Abdullah melantik pengurus hasil Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep di Hotel Utami Sumenep, Selasa (26/01). Dimana Konferensi menetapkan Hunain Santoso menjadi ketua DPC PDIP periode 2010 - 2015.

Hunain Santoso terpilih kembali menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep untuk yang kedua kalinya. Dimana ia mendapatkan dukungan 20 Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP dari peserta yang hadir.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep ini ditetapkan menjadi Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) Sumenep, untuk periode 2010-2015. Konfercab PDIP yang ketiga ini, dihadiri oleh 23 pengurus anak cabang (PAC) se Kabupaten Sumenep.

Menurut Mh Said Abdullah, Pengurus DPD PDIP Jawa Timur, 20 PAC PDIP mendukung Hunain Santoso. Sesuai surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP nomor 435 tahun 2009, figur yang memperoleh dukungan separuh plus satu PAC memang bisa langsung ditetapkan sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten atau Kota setempat dalam konfercab.

"Selain itu, dalam Konfercab PDIP ini, dipilih tim formatur yang akan membentuk kepengurusan PDIP sumenep periode 2010-2015 secara lengkap," Kata MH Said Abdullah yang juga anggota DPR RI Dapil XI Jawa Timur ini.

Sementara itu Konfercab juga menghasilkan keaputusan dan menetapkan Dekky Purwanto sebagai Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Sumenep. Ia merupakan figur muda yang juga menjadi Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep

Dekky sebelumnya juga menjabat Sekretaris DPC PDIP periode lalu, bersama dengan Hunain Santoso Ketua DPC PDIP terpilih.(rud/*)

PDIP Sumenep Usung Pasangan Kyai dan Birokrat


26 Januari 2010

Sumenep; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana mengusung Abuya Busyro Karim-Soengkono Sidik sebagai pasangan bakal calon bupati (bacabup)-bakal calon wakil bupati (bacawabup) Sumenep pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

Koordinator Wilayah Madura Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Timur, MH. Said Abdullah, Selasa, menjelaskan, pihaknya melalui pengurus PDIP Sumenep telah melakukan komunikasi pada dua figur tersebut.

"Kami juga melakukan komunikasi politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep guna membicarakan kemungkinan berkoalisi, karena Kiai Busyro adalah salah seorang bacabup yang mendaftar pada PKB," katanya di Sumenep.

Secara kelembagaan, kata dia, PDIP Sumenep berharap ada kesepakatan dengan PKB untuk berkoalisi menghadapi pilkada.

"Di internal kami, sudah mantap untuk mengusung Kiai Busyro dan Pak Soengkono sebagai bacabup dan bacawabup. Kalau nantinya PKB Sumenep tidak akan mengusung Kiai Busyro sebagai bacabup, kami yang akan memberangkatkan beliau," katanya menegaskan.

Said juga mengemukakan, pihaknya tidak terlalu peduli dengan status Busyro dan Soengkono yang bukan kader PDIP.

"Ini salah satu bukti kedewasaan PDIP dalam berpolitik. Kami berencana mengusung Kiai Busyro dan Pak Soengkono, karena memang mampu dan layak menjadi pemimpin Sumenep periode mendatang. Kami tidak akan memaksakan kandidat yang akan diusung pada pilkada, harus berasal dari kader PDIP," katanya.

Said datang ke Sumenep sebagai utusan DPD PDIP Jawa Timur untuk memimpin sidang dalam Konferensi Cabang (Konfercab) III PDIP setempat.

Saat ini, Busyro menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Sumenep dan termasuk salah seorang dari empat orang yang terdaftar sebagai bacabup PKB.

Sementara Soengkono adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep.

Sesuai Surat Keputusan KPU Sumenep Nomor 1 Tahun 2009, hari "H" pilkada setempat ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2010.(rd/*)

Terpilih Kembali, Hunain Santoso Ditetapkan Ketua PDIP Sumenep


26 Januari 2010

Sumenep - Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumenep, Madura, Jawa Timur, periode 2010-2015 dalam Konferensi Cabang (Konfercab) III PDIP setempat, Selasa (26/01), berjalan lancar.

Peserta konfercab yang merupakan perwakilan dari 23 pengurus anak cabang (PAC) PDIP se-Sumenep langsung menyatakan sepakat, ketika pimpinan sidang konfercab menawarkan penetapan Hunain sebagai Ketua DPC PDIP.

"Hunain memperoleh dukungan dari 20 PAC PDIP," kata Pimpinan Sidang Konfercab III PDIP Sumenep MH. Said Abdullah di Sumenep.

Hal itu berarti lebih dari separuh jumlah PAC di Sumenep. Sesuai Su rat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 435 Tahun 2009, figur yang memperoleh dukungan separuh plus satu PAC memang bisa langsung ditetapkan sebagai ketua DPC PDIP kota/kabupaten setempat dalam konfercab, katanya.

Setelah itu, peserta konfercab menunjuk enam orang sebagai anggota tim formatur yang akan mendampingi ketua terpilih dan Said sebagai utusan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Timur, untuk membentuk kepengurusan PDIP Sumenep periode 2010-2015 secara lengkap.

Dari hasil rapat tim formatur, Dekki Purwanto dipercaya menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Sumenep.

Secara keseluruhan pengurus PDIP Sumenep periode 2010-2015 terdiri atas 15 orang dan langsung dilantik oleh Said sebagai utusan DPD PDIP Jawa Timur.

Hunain bisa langsung ditetapkan sebagai Ketua DPC PDIP Sumenep periode 2010-2015 dalam konfercab, karena didukung oleh 20 dari 23 PAC.

"Kami berharap pengurus PDIP Sumenep periode 2010-2015 yang telah dilantik, bisa lebih membesarkan PDIP di Sumenep. Keberhasilan pengurus PDIP Sumenep periode 2005-2010 yang sukses meraih enam kursi di DPRD Sumenep harus ditingkatkan," kata Said.

Pada kepengurusan periode 2005-2010, Hunain dan Dekki adalah Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Sumenep.(rud/*)

DPD PDIP Jatim Minta Sumenep Usung Kiai


26 Januari 2010

Sumenep - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Sirmadji meminta PDIP Sumenep, Madura, mengusung kiai pada pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada) setempat.

"Saya menginginkan terwujudnya kepemimpinan kiai yang membawa manfaat bagi 'wong' cilik atau rakyat di Sumenep," katanya di Sumenep, Selasa.

Ia mengatakan, PDIP Sumenep telah membentuk tim pilkada guna melakukan komunikasi dengan partai politik (parpol) lainnya untuk kepentingan koalisi sekaligus memenangkan kandidat yang diusungnya.

"PDIP Sumenep hanya memiliki enam kursi di DPRD dan tentunya harus berkoalisi, kalau ingin mengusung kandidat pada pilkada. Untuk urusan pilkada di kota/kabupaten, teknisnya dilakukan oleh pengurus PDIP setempat," katanya mengungkapkan.

Sirmadji juga mengemukakan, pihaknya telah menerima laporan dari pengurus PDIP Sumenep tentang kemungkinan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk kepentingan pilkada.

"Sekali lagi, kami tidak terlibat secara teknis terkait urusan pilkada. Namun, untuk Pilkada Sumenep, PDIP Jawa Timur menginginkan tampilnya kepemimpinan kiai yang dapat membawa manfaat bagi rakyat. Formulasinya seperti apa, terserah pengurus PDIP Sumenep," katanya menegaskan.

Sirmadji datang ke Sumenep untuk membuka pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) III PDIP setempat.

Konfercab III PDIP Sumenep digelar di aula salah satu hotel setempat.

Sesuai Surat Keputusan KPU Sumenep Nomor 1 Tahun 2009, hari "H" pilkada setempat ditetapkan tanggal 14 Juni 2010. (rud/*)

Jumat, 22 Januari 2010

Komisi B DPRD Sumenep Panggil PT SPE Petroleum Ltd


Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Komisi B DPRD Sumenep segera memanggil PT SPE Petroleum Ltd terkait gugatan masyarakat mengenai ekspolrasi migas. Gugatan ini muncul dari dua lembaga swadaya masyarakat (LSM). Diantaranya Forum Kiai Muda (Forkim) dan LSM Kelompok Jaringan Kerja Penyelamatan Lingkungan Sumenep (Jaka Peling)

Alasan gugatan eksplorasi yang berlokasi di titik Kecamatan Guluk-guluk, Bluto, Lenteng dan Pragaan. PT SPE Petroleum Ltd dianggap menyalahi aturan yang ada. Hal ini disampaikan Wiwid Harjo Yudanto Anggota Komisi B DPRD Sumenep, saat di wawancari di Gedung DPRD Sumenep, Rabu, 20 Des 10.

”Pihak Manajer PT SPE Petroleum Ltd dipanggil untuk dimintai keterangannya. Dimana pihak manajemen harus bisa menjelaskan tahapan-tahapan explorasi apakah sudah sesuai prosedur. Baik sosialisasi ke masyarakat, resiko lingkungan, ijin Amdal dan lainnya,” kata Wiwid yang juga anggota Fraksi Demokrat Keadilan Pembaharuan ini.

Menurutnya, gugatan selama ini dilakukan untuk menolak kegiatan uji siesmik yang akan dilakukan SPE Petroleum Ltd di sejumlah titik di Kecamatan Guluk-guluk, Bluto, Lenteng dan Pragaan. Namun setelah kami meninjau ke lapangan, khusus Desa Larangan Pereng Pragaan tidak ada masalah.

Malahan Kepala Desa dan masyarakat setempat sudah membentuk Tim 13 untuk mengawal eksplorasi, untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak luar yang ingin turut memperkeruh keadaan. Sementara yang lainnya memang belum ada sosialisasi terlebih dahulu..

Wiwid menegaskan bahwa, tuntutan ke Komisi B adalah menolak rencana eksplorasi migas PT SPE Petroleum Ltd. Dimana pihak perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pihak PT SPE Petroleum Ltd hanya satu kali melakukan sosialisasi kepada warga di kantor kecamatan.

”Seharusnya dilakukan dengan baik. Sosialisasi harus jelas agar masyarakat mengetahui survei seismik oleh PT SEP Petroleum Ltd. Jangan sampai masyarakat menilai ada yang tidak jelas. Kami mendesak pihak perusahaan korporatif dan pastispatif,” ungkap Wiwid dengan tegas.

Wiwid juga menyatakan, bahwa Komisi B akan berkordinasi dengan Pemkab Sumenep. Dalam hal ini Komisi B segera memanggil Badan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Pemkab Sumenep.

Kader Partai Demokrat Sumenp ini mendesak, PT SPE Petroleum Ltd melakukan sosialisasi secara menyeluruh pada warga di titik eksplorasi. Selanjutnya Komisi B juga melakukan pertemuan khusus dengan BP Migas.

”Supaya sosialisasi kegiatan uji seismik SPE Petroleum berjalan dengan baik di Sumenep. Jangan sampai ada, sosialisasi setengah hati. Kami ingin masyarakat bisa menerima yang memang menjadi hak-hak dasarnya,” tandasnya. (rud)

http://www.beritajatim.com/citizenjurnalism.php?newsid=396

Sabtu, 16 Januari 2010

Menuju Pilkada Sumenep 2010-2015, Siapakah Calon Yang Akan Muncul


Jum'at, 15 Januari 2010

Oleh : Syafrudin Budiman, SIP
Pemerhati Sosial Politik dan Media

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep tinggal beberapa bulan lagi. Tepatnya 14 Juni 2010 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep akan merencakan pelaksanaan pilkada. Namun sampai saat ini belum terlihat calon-calon yang melakukan gebrakan signifikan. Terutama dalam rangka meraih simpati dukungan masyarakat luas.

Sejatinya pilkada Sumenep dalam rangka memilih beberapa calon Bupati dan Wakil Bupati yang dikehendaki masyarakat. Semakin luas pengaruh yang diberikan semakin banyak dukungan bias diraih. Tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dan melalui proses yang panjang dan melelahkan. Baik secara idelogis maupun pragmatisme politik.

Tanpa dukungan masyarakat luas seorang calon akan sangat sulit untuk meraih kemenangan. Apalagi banyak calon yang maju dan sama-sama bekerja serius mengumpulkan bitingan suara rakyat. Selanjutnya seorang calon harus menyiapkan dana yang besar. Bisa mencapai senilai 10 miliar-15 milliar, bahkan bisa lebih. Sungguh pengorbanan yang tidak kecil dan memerlukan waktu yang panjang untuk melakukan sosialisasi pengenalan figur.

Apalagi jumlah penduduk Kabupaten Sumenep mencapai 1,05 juta jiwa. Sedangkan secara geografis Sumenep memiliki 9 kecamatan kepulauan dan 18 kecamatan daratan. Seorang kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati harus melakukan sosialisasi dari ujung Pulau Kramian Masalembu sampai Pulau Nonggunong. Selanjutnya dari daratan Prenduan sampai Lombang. Bahkan dari Kepulauan Sapeken sampai Raas. Sungguh medan tempur yang luas dan perlu biaya, tenaga ekstra tinggi.

Sedangkan figur kandidat calon juga dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas memimpin. Seorang figur harus memiliki basis sosial dan basis ekonomi kuat dalam menerapkan kepemimpinannya. Figur Minimal sosok tersebut telah teruji dan mengalami seleksi di bidangnya.

Figur kandidat yang visioner. Bisa dari Ekonom, Akademis/Intelektual, Birokrasi, Pengusaha dan Kyai. Bahkan bisa dari kalangan budayawan, seniman dan rakyat biasa. Selama memiliki kemampuan yang disyaratkan Undang-Undang dan Peraturan yang ada.

Jangan sampai seorang calon tidak memiliki visi yang jelas dalam melangkah. Seorang kandidat sudah sewajarnya memiliki tim konsultan perencanaan yang bisa menterjemahkan program-program visioner sang kandidat. Agar nantinya isu-isu yang di bawah ke basis bisa diterima kalangan bawah. Mengingat kalangan ini merupakan basis suara yang paling besar dan signifikan dalam meraih kemenangan.

Sementara isu-isu politik ”perubahan” sangat menjadi penting sebagai evaluasi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumenep sebelumnya. Dimana pemerintahan sebelumnya dianggap gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Tidak ada kemajuan berarti selama 10 tahun kebelakang. Terbukti dari program-program yang dijalankan kurang menyentuh masyarakat bawah. Mampukah kedepan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati memperbaiki keadaan. Kita tunggu datangnya angin perubahan dari para kandidat kedepannya.

Secara pemetaan politik Sumenep partai politik yang mendapatkan kursi adalah PKB (11 kursi), PPP (7 kursi), PDI Perjuangan (6 kursi) dan PAN (6 kursi). Selanjutnya PKNU (4 kursi), Partai Golkar (4 kursi), PBB (4 kursi), Partai Hanura (3 kursi), PKS (2 kursi), Partai Demokrat (2 kursi) dan PDP (1 kursi). Jika dilihat dari pemetaan tersebut kemungkinan akan muncul ada 5 sampai 7 kandidat.

Sampai saat ini sudah muncul beberapa nama kandidat yang akan merebut kursi panas. Diantaranya Azasi Hasan, SE, MM (Ekonom/Bank BNI Pusat), KH. Busro Karim, Msi (Mantan Ketua DPRD Sumenep), Bambang Mursalim, MM, MBA (Pengusaha),KH. Ilyas Siradj, SH, MAg (Mantan Anggota DPR-RI PKB), Iksan Rofii, SE (Pengusaha), Malik Effendi, SH, MH (Ketua DPD PAN Sumenep) dan Ir. Sugianto (Ketua REI Madura). Sedangkan dari kalangan birokrasi muncul Sungkono Sidiq, MM (Kepala Bappeda) dan A. Syafii Untung (Kepala Bapemas).

Selanjutnya yang muncul dari kalangan independen adalah Rahmad (Pengusaha), dr. Samruddin Toyyib (Praktisi Kedokteran), H. Mahbup Ilahi (Pengusaha) dan Hj. Dewi Khalifah (Ketua PC Muslimat NU/Mantan Anggota DPRD Sumenep). Jika memilih jalur indepanden mereka harus mampu mengumpulkan dukungan yang luas dan harus disibukkan dengan persyaratan adminitrasi.

Sehingga fokus dalam penggalangan dukungan suara, akan sedikit berkurang konsentrasinya. Saat ini masyarakat Sumenep sedang mengevaluasi para figur kandidat track recordnya bagaimana selama menjabat, selama menjadi pengusaha, selama menjadi anggota dewan. Rakyat akan mencatat apa saja bentuk pengabdian/ kepeduliannya selama ini yang telah mereka berikan pada masyarakat.

Sebagaimana aturan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi parpol dalam mengajukan pasangan calonnya. Diantaranya memiliki kursi sebanyak 15 persen di DPRD dan memiliki suara sah sebanyak 15 persen. Baik dari gabungan partai maupun mengusung sendiri. Selain itu bisa calon independen dengan dukungan masyarakat 3 persen.

Tentunya calon independen harus melampirkan KTP dan surat penyataaan dukungan sebagai syarat pencalonan. Pertanyaannya mampukah independen lolos menjadi kandidat calon bupati dan calon wakil bupati? Mengingat persyaratan yang begitu berat tersebut, harus dilalui tahap demi tahap.

Semoga calon independen atau perseorangan lahir sebagai alternatif untuk melahirkan pemimpin Sumenep ke depan. Jangan sampai percaturan politik pilkada ini, hanya dikuasai segelintir orang. Apalagi oleh pemimpin-peminpin yang hanya rakus terhadap kekuasaan dan hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Wallahu'alam Bishawab (*)

http://beritajatim.com/citizenjurnalism.php?newsid=383

Jumat, 15 Januari 2010

Sosok Lintas Batas M H Said Abdullah


You can achieve anything you want in life, if you have the courage to dream it, the intelligence to make a realistic plan, and the will to see that plan through to the end (Sidney A. Friedman)

Heterogenitas merupakan fakta yang tidak terbantahkan tentang Indonesia. Para Founding Fathers membangun negeri ini di atas keberagaman suku, kultur, agama, bahasa, ideologi politik dan sebagainya. Bangsa kita terdiri dari puluhan ribu pulau yang dihuni oleh suku-suku yang beragam. Indonesia berada di tengah masyarakat dunia sebagai satu bangsa yang sangat majemuk.

Kemajemukan mempunyai dua sisi yang saling berseberangan jika tidak dikelola secara benar. Di satu sisi, kemajemukan merupakan suatu kekayaan yang bisa menjadikan Indonesia suatu bangsa besar, kuat dan disegani. Sisi-sisi yang berbeda – entah suku, agama, kultur, aliran politik – ibarat unsur-unsur yang membentuk pilar utama sebuah rumah bangsa bernama Indonesia. Perbedaan-perbedaan itu bisa menjadi kekuatan yang mendorong terwujudnya persatuan dan kerja sama.

Tetapi, di sisi lain, keberagaman bisa tampil sebagai kekuatan destruktif yang menyulut pertentangan dan konflik serta mencerai-beraikan kehidupan suatu negara bangsa. Perbedaan-perbedaan suku, agama, haluan politik dan sebagainya menjadi bara api yang menjalar ke mana-mana hingga menghanguskan persaudaraan dan meruntuhkan perdamaian. Kondisi seperti ini bisa terjadi kalau setiap kelompok masyarakat yang berbeda lebih suka mengedepankan kepentingan kelompoknya, dan selalu merasa diri yang terbaik, paling benar, paling berhak dan paling sahih. Kehadiran dan keberadaan kelompok-kelompok lain yang berbeda dengan “kita” dianggap tidak ada (nothing).

Konflik-konflik dan kekerasan-kekerasan berbau primordial yang merebak di sejumlah kawasan di tanah air sejak paruh kedua tahun 1990-an memperlihatkan betapa heterogenitas bangsa Indonesia mudah dibelokkan oleh kelompok-kelompok tertentu menjadi kekuatan destruktif. Kerusuhan-kerusuhan rasial yang terjadi di Kalimantan, Ambon, Maluku, Poso serta beberapa kota di Sumatera dan Jawa, termasuk Jakarta menyisakan luka parah (fisik dan psikogis) yang membutuhkan proses panjang untuk menyembuhkannya.

Dewasa ini, tampaknya, virus-virus permusuhan menjalar secara liar di tengah masyarakat Indonesia seperti wabah penyakit menular yang sulit dibasmi. Fenomena yang menguat akhir-akhir ini adalah betapa mudahnya orang tersinggung dan cepat marah. Kalau boleh digeneralisir, orang-orang Indonesia semakin temperamental. Emosi dan perasaannya seperti kepala korek api. Digesek sedikit langsung menyala. Repotnya, kemarahan itu semakin membara ketika yang menjadi lawannya adalah orang atau kelompok dari lain suku, agama, ideologi atau golongan. Sementara itu, tindakan sewenang-wenang tanpa dilandasi hukum yang berlaku merupakan gejala yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, orang-orang cenderung mengelompokkan diri berdasarkan identitas primordial apakah suku bangsa, kultur, agama, ideologi politik dan lain-lain. Kondisi seperti ini merupakan ancaman besar bagi eksistensi bangsa Indonesia yang sangat heterogen.

Akibat terburuk dari realitas sosial tersebut adalah sebagian besar warga masyarakat, terutama yang tinggal di daerah-daerah yang rawan konflik, merasa bahwa Indonesia bukan lagi tempat yang aman untuk dihuni bersama oleh masyarakat yang memiliki latar belakang yang sangat beragam. Bagi mereka, semboyan ‘bhineka tunggal ika’ sudah kehilangan relevansinya. Itu hanya jargon politis yang tidak punya makna apa-apa. Mereka tidak merasakan ketentraman dan kedamaian berada di negeri ini. Pengalaman membuktikan bahwa kekerasan memang melukai semua orang, baik yang menjadi korban maupun yang menjadi pelaku.

Bagaimana membangun kerukunan dan perdamaian di atas heterogenitas masyarakat Indonesia? Jawabannya hanya satu: Indonesia membutuhkan manusia pendobrak (prime mover), yaitu orang yang bisa mendorong perubahan menuju tataran hidup bersama yang lebih baik, orang mampu berpikir dan hidup lintas batas agama, suku, adat istiadat, ideologi politik serta berbagai label sosial lainnya.

M.H Said Abdullah adalah salah seorang manusia prime mover yang bisa menerobos tembok-tembok primordial. Dia hadir di tengah masyarakat sebagai seorang tokoh yang memiliki visi yang kuat tentang Indonesia yang satu, utuh dan damai. Dia berjuang lintas batas demi kepentingan bersama tanpa memandang latar belakang sosial, budaya dan politik. Dia berada di atas semua kepentingan politik. Dia berjuang untuk keadilan, kerukunan dan kesejateraan semua orang. M.H Said Abdullah tampil sebagai tipe manusia multikultural, yang bisa hidup secara berdampingan secara damai dan saling menghormati di atas fakta keserbaragaman kondisi sosial, politik dan ekonomi bangsa Indonesia. Kehadirannya di panggung politik Indonesia ibarat senyala api di tengah kegelapan, yang tidak pernah padam oleh terpaan badai.

M.H Said Abdullah adalah sosok politisi yang memiliki visi yang kuat tentang Indonesia yang rukun dan damai. Dia memiliki kepedulian yang besar terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang menjalar di tengah masyarakat. Dia, misalnya, berbicara lantang ketika menangkap ketidakberesan dalam penyelenggaraan haji. Dia terlibat sangat intens dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang lintas batas. Dia bergaul dengan siapa saja tanpa memandang keserbaragaman latarbelakang. Cara bicaranya yang santun dan ramah membuatnya dekat dengan semua orang.

Manusia merupakan mahluk yang terbatas. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Namun, manusia merasa sempurna ketika dia berani bermimpi dan bisa mencapai apa yang dia inginkan sesuai yang dia rencanakan. Mengutip kata-kata Sidney A. Friedman, "You can achieve anything you want in life if you have the courage to dream it, the intelligence to make a realistic plan, and the will to see that plan through to the end."

M.H Said Abdullah tumbuh menjadi “Manusia Lintas Batas” karena dia memiliki visi yang jelas dan kuat tentang bagaimana membangun dan menghidupi Indonesia di atas dasar kebhinekaan.

http://saidabdullah.info/profil/sosok-said.html

Jumat, 08 Januari 2010

Jelang Pilkada Sumenep 2010-2015 Konvensi PPP Harus Transparan


Jumat, 08 Januari 2010

Oleh Syafrudin Budiman, SIP
Pemerhati Sosial Politik dan Media

Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Sumenep tepat tanggal 10 Januari 2010 akan menggelar Konvensi dan Penjaringan. Agenda besar ini untuk menjaring kandidat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2010-2015.

Tentunya perhetalan ini harus dilaksanakan tranparan dan akuntable dalam pelaksanaan penjaringan. Mengingat PPP merupakan partai politik yang paling diminati oleh para kandidat bakal calon.

Berdasarkan batas akhir pendaftaran bacabup pada Jumat pukul 13:30 WIB, jumlah bacabup yang mendaftar pada PPP berjumlah 11 orang. Ke-11 bacabup yang mendaftar pada PPP adalah Drs. H. Azasi Hasan, SE, MM, Mustafa Supangat, Ir. H. Sugianto, KH. Muhsin Amir dan Dr. Drs. H. Moh. Sajali, SH, MM. Selanjutnya KH. Subaidi, KH. Drs. Abdul Muiz, MM, KH. RB. Ahmad Muhammad, KH. RP. A. Mujahid Anshori, Ir. H. Sungkono Sidik, S.Sos, M.Si dan Ir. R. Bambang Mursalin, MM. MBA.

Hal ini menunjukkan indikator bahwa PPP Sumenep menjadi parpol yang paling diminati dan dipercaya. Sangat jauh jika dibandingkan dengan konvensi dan penjaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep yang hanya diikuti empat orang.

Alasan ini menjadi empiris mengingat sebelumnya DPC PPP Sumenep bersama DPC PPNUI berhasil mengantarkan KH. Ramdlan Siradj dan Moch. Dahlan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2005-2010.

Berdasarkan hasil rekapitulasi akhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasangan yang diusung PPP ini berhasil meraup suara tertinggi. Terbukti pasangan KH. Moh. Ramdlan Siradj - Moch Dahlan memperoleh suara 247.939 suara, diikuti pasangan Abuya Busyro Karim-Mohammad Ramli sebanyak 115.927 suara.

Sedangkan di posisi ketiga pasangan Majid Tawil-Wakir Abdullah dengan perolehan suara 92.711 suara. Sementara pasangan Mu’is Aliwafa-Siti Aisyah berada di posisi keempat dan disusul pasangan Afif hasan-Malik Effendi di posisi terakhir.

Pertanyaan berikutnya mampukah PPP Sumenep mampu memenangi pertarungan politik pilkada 2010 mendatang. Mengingat sekarang tidak ada calon dari incumben dan persaingan antar kandidat dengan pasangan parpol lain semakin ketat. Jangan sampai peluang didepan mata merebut kursi kekuasaan untuk kedua kalinya lepas dari genggaman tangan.

Sesuai juklak DPP melalui SK DPP PPP No 0164/- KPTS/DPP/V/2007 tentang Juklak Pengajuan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota pada Pilkada mengalami perubahan. Dimana sebelumnya calon yang akan diusung ditetapkan DPC yang merekomendasikan dua calon menjadi tiga pasang calon ke DPW.

PPP Sumenep akan menentukan calon usungannya dalam forum Rapimcab yang dijadwalkan 10 Januari 2010, sekaligus mendengarkan pemaparan visi dan misi calon. Setelah itu setiap PAC akan memberikan pemandangan umum mengenai calon. Selanjutnya akan ditetapkan Tim 5 Desk Pilkada DPC PPP menetapkan sedikitnya tiga pasang calon.

Apabila dalam rapimcab tersebut nanti akan dilakukan melalui voting. Sebanyak 27 PAC yang ada di Kabupaten Sumenep memiliki hak masing-masing PAC satu suara dan serta DPC satu suara. Sementara DPW yang akan hadir hanya memiliki hak bicara.

Dalam penyampaian visi dan misi calon nantinya akan bisa dilihat. Siapakah kandidat yang visioner dan mempunyai konsep yang jelas dan kongkrit. Terutama dalam melakukan perubahan nyata kedepan yang lebih baik. Dimana seorang bupati tidak hanya dituntut mengelolah daerahnya saja.

Sosok bupati kedepan diharapkan mampu mensinergikan dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Menjelang pengembangan kawasan Suramadu untuk memperluas akselerasi ekonomi Madura. Sangat dibutuhkan pemimpin yang visioner berjiwa enterpreneur dan mempunyai leadership yang handal.

Mengingat Sumenep selama 5 tahun terakhir bergerak pada posisi stagnan. Tidak terlalu bergerak maju dan cenderung bisa mengalami kemunduran. Sosok bupati kedepan dituntut memiliki visi, misi yang jelas kepada partai dan masyarakat. Seorang Bakal Calon PPP Sumenep juga harus memiliki elektabilitas yang tinggi, populer dan disukai masyarakat. Sehingga nantinya bisa terpilih dan bisa menjadi sandaran partai untuk menuju Pileg 2014 nantinya.

Pada konvensi dan penjaringan suara dan aspirasi PAC PPP dan para sesepuh PPP sangat dibutuhkan. Khususnya dalam penentuan penjaringan dan penetapan kandidat Bakal Calon PPP Sumenep. Tim 5 Desk Pilkada DPC PPP Sumenep diharapkan fair, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan (akuntable). Baik kepada simpatisan, kader dan pengurus ranting sampai DPP PPP.

Sesuai Pasal 5 Juklak Desk Pilkada DPP PPP tentang Pengusulan, Pengajuan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota. Ayat 2 tertulis apabila tidak memenuhi persyaratan untuk mencalonkan paket calon sendiri, maka DPC dapat melakukan koalisi dengan partai politik yang memiliki kesamaan visi, misi dan Khittah Program Perjuangan PPP.

Selanjutnya ada poin penting pada Pasal 5 ayat 3 menyebutkan, Pertimbangan kemungkinan terpilih sebagaimana pada ayat 2 didasarkan atas kecendrungan pendapat masyarakat yang diantaranya, didapatkan melalui survey pendapat masyarakat yang dilaksanakan Lembaga Survey Opini Publik. Baik yang dikelola oleh Partai maupun Lembaga Survey Indonesia.

Dalam penentuan hasil konvensi dan penjaringan jangan sampai terjadi praktek-praktek yang tidak diinginkan. Misalnya dengan bentuk subjektif lebih memihak salah satu kandidat dan demi kepentingan pragmatis. Jangan sampai ada kesengajaan mengeliminir salah satu kandidat untuk kepentingan calon tertentu.

Jika hal ini dilakukan dengan baik dan sukses, tentunya konvensi ini akan melahirkan calon pemimpin yang memiliki kapabilitas dan kridibilitas. PPP Sumenep akan memiliki Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang kuat dan memiliki peluang kuat menang. Sehingga untuk yang kedua kalinya PPP Sumenep mampu memenangi pilkada 2010.

Berdasarkan data yang ada PPP Sumenep hanya memiliki 7 kursi dan hanya memperoleh suara sebanyak 60.667 suara sah. Tentunya ini belum cukup memenuhi persyaratan UU No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dimana dalam Pasal 59 ayat 1 ayat 2 Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD. Atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Sedangkan kebutuhan dalam penganjuan dan penetapan pencalonan PPP Sumenep harus mampu memenuhi persyaratan UU yang ada. Dimana harus mencari satu kursi lagi karena 15% (lima belas persen) dari 50 Kursi DPRD Sumenep adalah 8 kursi. Sedangkan 15% (lima belas persen) dari total suara pada Pileg sebesar 560141 suara sah adalah sekitar 84021 suara. Tentunya PPP Sumenep harus koalisi dengan parpol lain agar memenuhi suara tersebut.

Sementara itu secara pemetaan dan perkembangan politik, sudah nampak Bakal Calon Bupati yang menguat. Terlihat Drs. Azasi Hasan, SE, MM, Secretary Corporate BNI 1946 Pusat menguat pada konvensi ini. Bakal Calon Bupati dari Partai Persatuan Pembangunan Sumenep ini resmi mendaftarkan diri sebagai Bacabub dari Partai Berlambang Ka’bah pada 24 Des 09.

Saat pendaftaran Azasi Hasan diantar dan didukung semua PAC PPP di Kabupaten Sumenep. Proses pendaftaran Azasi Hasan tersebut berlangsung semarak. Tepat pukul 11 kamis siang Azasi Hasan mendatangi sekretariat DPC Partai Persatuan Pembangunan Sumenep di jalan lingkar barat. Pendaftaran Azazi Hasan tersebut diantar oleh 24 PAC se Sumenep.

Ketua PAC PPP Kecamatan Lenteng, Waris Miftah menjelaskan keberangkatan Azazi Hasan tersebut sebagai langkah yang bagus. Sebab, PPP pada pilkada tahun lalu termasuk partai yang memenangkan pemilihan kepala daerah. Waris mengatakan, secara instusional semua PAC diberi keluasaan untuk menentukan figur yang akan maju dari PPP. Selama ini Azasi Hasan sudah melakukankomunikasi lebih awal kepada PAC PPP di Sumenep. (www.madurachanel.com, Kamis, 24 Des 09).

Sementara kandidat lainnya yang juga mendaftar lewat PPP Sumenep, Mustafa Supangat menyatakan siap menghadapi pelaksanaan konvensi pada tanggal 10 Januari 2010. Namun, pihaknya berharap konvensi yang akan dilakukan DPC PPP Sumenep itu, berlangsung secara terbuka dan tidak menutup-nutupi kepada publik.

“Kami memang berharap konvensi itu berjalan sesuai harapan dan mekanisme. Jangan sampai membohongi publik, karena kalau itu terjadi, konvensi tersebut akan menjadi tidak ada artinya,” terang Supangat, pada wartawan usai melakukan silaturrahim dengan para Pimpinan Anak Cabang PPP Sumenep, Selasa (29/12). (www.sumenep.go.id Selasa 29 Des 09).

Diharapkan Konvensi dan Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 ini bisa melahirkan pemimpin amanah. Dimana dalam pelaksanaan manejemen pemerintahannya bersumber pada keinginan kuat untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat Sumenep.

Semoga hasil konvensi ini bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat dan langkah kedepan untuk menuju perubahan. Wallahu'alam Bishawab (*)

http://www.beritajatim.com/citizenjurnalism.php?newsid=366

Sabtu, 02 Januari 2010

Said Abdullah Dukung Perjuangan Asosiasi Kepala Desa


Ruang Aspirasi Rakyat – Sumenep

Dalam acara silaturrahim dan serap aspirasi bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Sumenep. MH. Said Abdullah anggota DPR RI Dapil XI Madura Jawa Timur menyatakan dukungan tehadap perjuangan kepala desa dan aparatur desa dalam memperjuangkan hak-haknya. Terutama dalam menuntut upah yang layak sesuai dengan Perda No.19/2006 tentang Pemerintahan Desa.

“Perda adalah acuan Pemkab dan DPRD Sumenep dalam menetapkan APBD. Kenapa harus bikin perda kalau tidak mampu melaksanakan,” ujar Said Abdullah. Pernyataan ini diungkapkan dirinya saat memberikan sambutan pada acara silaturrahim dengan AKD di Hotel Utami Sumenep, Minggu 03 Jan 09.

Menurutnya, tidak ada alasan kalau minim anggaran, waktu pembahasan yang sudah dekat, akan dilakukan bertahap atau akan diusulkan tahun depan. “Semuanya hanya justifikasi Pemkab. Minimal dua bulan sebelum pembahasan telah dilakukan aspirasi. Agar bisa diterima semua pihak,” jelas anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Ia mengatakan, peningkatan dan pemberdayaan apartur desa mutlak harus dilakukan, untuk pelayanan yang berkualitas. Tunjangan penghasilan perangkat desa (TPAPD) yang mereka terima selama dinilai sangat jauh dari standart upah minimun kabupaten (UMK). Malah kepala desa menuding Pemkab Sumenep menganaktirikan nasib kepala desa dan perangkatnya.

Tuntutan kenaikan TPAPD dan alokasi dana desa (ADD) pada APBD 2010 para perangkat desa itu sangat beralasan. Mengingat dasar ketentuan Perda No.19/2006 tentang Pemerintahan Desa. TPAPD dinaikkan setidaknya disesuaikan dengan UMK, yaitu sebesar Rp. 750.000 per bulan dan harus diberikan setiap bulan.

” Seharusnya Pemkab dan DPRD Sumenep mengikuti pasal 3 ayat 3 disebutkan, tunjangan penghasilan bagi perangkat desa sesuai UMK. Sementara UMK Sumenep pada 2010 sebesar Rp. 730.ribu,” tandasnya.

Sebelumnya pada Tahun 2009, tunjangan penghasilan bagi kepala desa sebesar Rp.500 ribu per bulan, sekretaris desa yang bukan PNS sebesar 400 ribu dan perangkat desa lainnya seperti kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun sebesar 300 ribu.

Sementara itu Said Abdullah menepis pernyataan kalau dirinya dalam acara serap aspirasi dengan AKD dalam mencari popularitas. “Acara ini dalam rangka mencari makna, dan bukan hanya untuk mencari popularitas. Saya tidak ada niat menjadi Bupati. Keinginan saya sebagai DPR RI bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat desa,” tegas pria yang sudah menjabat dua periode anggota DPR RI ini.

Dalam acara tersebut Said Abdullah juga memperkenalkan 6 anggota DPRD Sumenep dari FPDI Perjuangan kepada kepala desa yang hadir. “Secara tegas FPDI Perjuangan Sumenep menolak APBD 2010. Pihaknya mendukung perjuangan masyarakat dan AKD agar anggaran mendekati keinginan perda,” tambah Said Abdullah disambut tepuk tangan para kepala desa yang hadir.

Selanjutnya Said Abdullah mengajak para peserta yang hadir menyanyikan lagu gugur bunga untuk mengenang mantan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia juga memberikan bantuan dana tali asih sebesar Rp.15 Juta kepada AKD untuk dipergunakan dalam rangka perjuangan. “Semoga perjuangan kepala desa dan aparatur desa bisa berhasil,” kata pria yang dekat dengan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri ini. (*)

Said Abdullah Gelar Serap Aspirasi Bersama Asosiasi Kepala Desa


Ruang Aspirasi Rakyat – Sumenep

MH. Said Abdullah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar silaturrahim dan serap aspirasi dengan Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menerima masukan para Kepala Desa terkait aspirasi pemberdayaan aparatur desa terhadap kualitas pelayanan.

“Ini adalah wadah atau sarana untuk menjembatani kepentingan masyarakat desa terkait peningkatan dan pemberdayaan apartur desa, untuk pelayanan yang berkualitas,” kata Said Abdullah sebelum melakukan serap aspirasi dengan Kepala Desa, Minggu 3 Jan 09.

Menurutnya, Aksi perangkat kepala desa dan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) se Kabupaten Sumenep ke kantor Bupati dan kantor DPRD Sumenep beberapa waktu lalu menghentak kesadaran kita akan kondisi buruk yang menimpa aparatur pemerintahan desa.

Ia mengatakan, tunjangan penghasilan perangkat desa (TPAPD) yang mereka terima selama dinilai sangat jauh dari standart upah minimun kabupaten (UMK). Malah kepala desa menuding Pemkab Sumenep menganaktirikan nasib kepala desa dan perangkatnya.

“Sebab itulah kepala desa pada APBD 2010 mereka menuntut kenaikan TPAPD dan alokasi dana desa (ADD).Protes para perangkat desa itu sangat beralasan,” ujar Said Abdullah.

Kader progresif PDI Perjuangan ini menjelaskan, Berdasarkan ketentuan Perda No. 19/2006 tentang Pemerintahan Desa. TPAPD dinaikkan setidaknya disesuaikan dengan UMK, yaitu sebesar Rp. 750.000 per bulan dan harus diberikan setiap bulan.

Dalam pasal 3 ayat 3 disebutkan, tunjangan penghasilan bagi perangkat desa sesuai UMK. Sementara UMK Sumenep pada 2010 sebesar Rp. 730.ribu.

Pada Tahun 2009, tunjangan penghasilan bagi kepala desa sebesar Rp. 500 ribu per bulan, sekretaris desa yang bukan PNS sebesar 400 ribu dan perangkat desa lainnya seperti kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun sebesar 300 ribu.

“Kondisi ini memprihatinkan, karena pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” terang pria kelahiran Sumenep 22 Oktober 1963 ini.

Said Abdullah memberikan mendukung gerakan AKD dalam rangka memperjuangkan nasibnya. “Kita akan melakukan dialog dengan AKD dalam rangka menyerap aspirasi keinginan mereka. Semoga menemukan hasil dalam dialog nantinya,” katanya.(*)

Jumat, 01 Januari 2010

Terkait Kecurangan Pilkades Warga Desa Padangdangan Pasongsongan Demo DPRD Sumenep


Ruang Aspirasi Rakyat – Sumenep

Sekitar 300 warga Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep menggelar demontrasi ke DPRD Sumenep. Unjuk rasa ini terkait dugaan masalah kecurangan Pemilihan Kepala Desa Desa Padangdangan, Pasongsongan, Sumenep.

Tuntutan demontrasi diantaranya menuntut secara hukum agar pelaksanaan Pilkades dilaksanakan secara jurdil. Mengingat terjadi dugaan kecurangan adanya surat suara ganda pada warga, yang hadir saat pemungutan suara.

Aksi ini diterima oleh KH. Khoirul Amin Anggota Komisi A DPRD Sumenep di ruang Komisi A., Selasa 29 Des 09. “DPRD akan menengahi persoalan Pilkdes ini dengan mengundang semua pihak untuk ditindaklanjuti. Baik Muspika dan Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Sumenep,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, dugaan kecurangan ini harus disikapi secara arif, supaya tidak terjadi hal-hal anarkis dikemudian hari. Mengingat Pilkades bagian dari ruang demokrasi dan aspirasi rakyat di tingkat desa.

“Persoalan ini akan kami selesaikan. Apakah nantinya akan ada pemilihan ulang kepala desa atau proses yang sudah ada dilanjutkan. Kita tunggu hasil nantinya,” terang Khairul Amin yang perngurus DPC PDI Perjuangan ini.

Sementara Khaliq, Perwakilan warga yang melakukan demonstrasi mengatakan, kami meminta kepada DPRD Sumenep agar pelaksanaan Pilkades ini dihentikan sementara. Dimana sampai ada kepastian hukum dari pihak terkait. Apakah dilanjutkan atau diteruskan.

“Pastinya kami meminta pelaksanaan Pilkades berjalan jurdil dan demokratis. Jangan sampai ternodai dengan kecurangan-kecurangan,” kata Khaliq saat menyampaikan aspirasinya ke Komisi A DPRD Sumenep.

Hadir juga dalam pertemuan dengan Komisi A DPRD Sumenep, Muspika Pasongsongan dan dipantau oleh keamanan Polres Sumenep. Setelah dialog tersebut massa pengunjuk rasa dari Desa Padangdangan ini membubarkan diri dengan tertib.(rud)

Catatan Hasil Reses DPR RI Dapil XI : Optimalisasi Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Pembangunan Madura


Oleh : Syafrudin Budiman, SIP
Pemerhati Sosial Politik dan Media

Paska pembangunan Jembatan Suramadu diperlukan adanya optimalisasi peran pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan Madura. Dimana empat Bupati Kepala Daerah Se-Madura diperlukan fungsinya sebagai kontrol terhadap jalannya roda pembangunan. Supaya setiap kebijakan, lahir dari keputusan bersama dan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah.

Harapan ini muncul akibat bentuk kegelisahan selama ini dari para Bupati di Madura dan Walikota Surabaya. Mengingat peran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) terlalu dominan, full otoritas dan tidak melibatkan empat pemerintah kabupaten secara utuh.

Bahkan dalam pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil XI Madura menyatakan siap mengawal pembangunan Madura bersama-sama Mahasiswa. Dimana nantinya akan ada kerjasama sinergis dalam mengawal pembangunan Madura. Selanjutnya mahasiswa pada reses berikutnya, akan terlibat dalam mengawasi dan melaksanakan program pembangunan.

Hal ini disampaikan MH, Said Abdullah anggota DPR RI Dapil XI Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) saat bertemu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Madura di Garuda Hotel Sumenep, Sabtu, 12 Des 09. “Kami akan melibatkan mahasiswa Se-Madura dalam mengawal pembanguan Madura kedepan. Peran Pemuda dan Mahasiswa sangat penting dalam mensinergiskan program-program pembangunan Madura,” ujarnya.

Namun, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, kita selalu bicara belum siap mengahadapi pembanguan suramadu dan akan ada pergesaran nilai. Padahal pergerseran itu pasti ada, namun karakter jiwa-nya yang harus diperkuat. “Kita jangan selalu menyatakan tidak siap, kita harus menyatakan siap. Jangan sampai ini masuk di luar alam sadar kita,” terangnya..

Menurutnya, Madura sudah cukup kuat, namun kita dalam pembagian kue jangan sampai ketinggalan, Bahwa BPWS meninggalkan kita dan tidak melibatkan kita, tidak menjadi masalah utama. Ia mengatakan, yang terpenting masyarakat Madura harus mengawasi dan mengawal melaksaksanaan pembangunan Madura kedepan.

Sementara Noer Tjahja Bupati Sampang, Madura menyampaikan banyak keluhan kepada MH. Said Abdullah Ketua Rombongan Reses Kaukus DPR RI Dapil XI Madura. Ia mengeluhkan perihal peran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), kurangnya sarana pelabuhan, pembangunan jembatan dan sarana publik lainnya.

“Kami memohon kepada DPR RI untuk disuarakan, bahwa BPWS jangan melakukan kegiatan apapun. Sebelum peraturan presiden tentang BPWS belum di revisi,” kata Noer Tjahja Bupati Sampang kepada DPR RI. Mantan pegawai perbankan ini menyampaikan permintaan itu saat pertemuan audensi anggota DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Sebelumnya Bupati yang diusung lewat PKB ini masih menilai positif thingking dengan keadaan yang ada. Ia menyatakan, karena waktu itu masih pilpres, puasa dan musim haji. Atas semua itu dirinya siap menunggi kabar bagaimana penerapan pembangunan paska jembatan suramadu kedepan. “Saya capek meminta investor masuk, namun karena aturan dan payung hukumnya belum jelas sehingga investor malas untuk masuk,” Keluhnya.

Pihaknya juga meminta tolong kepada DPR RI agar empat Bupati di Madura dan satu Walikota di Surabaya dimasukkan sebagai dewan pengarah. Menurutnya, kalau aturan BPWS diterapkan nantinya. Maka Bupati empat kepala daerah di Madura turun pangkat jadi kalebun (red-Kepala Desa). Mengingat ijin semuanya akan dikelola oleh BPWS.

Bupati juga mengeluhkan minimnya sarana pelabuhan. Belum ada pelabuhan yang cukup jos atau layak. Padahal secara geografis Sampang di tengah-tengah. Katanya, Sampang dekat dengan pantura dan dekat dengan minyak. Sudah ada 114 titik temuan minyak di Madura, 16 titik diantaranya sudah dieksplorasi dan diekspolitasi. Sisanya ada di Pamekasan dan Sumenep.

“Kami punya obesesi dan ngotot memiliki pelabuhan besar di taddan beroperasi. karena suramadu sudah terbentang. Ini sangat mempengaruhi Jawa Timur dan menunjang perekomomian Nasional. Space terbentang luas dan starting poinnya ada di Sampang untuk maju kedepan,” jelas Noer Tjahja bahwa sudah ada tambahan bantuan pembangunan di taddan 15 Milliar dari dana stimulus, untuk menopang pembangunan.

Saat menerima keluhan itu, ia menjawab, bahwa memang ada stimulus trilliunan di pusat. “Kami delapan anggota DPR RI mempunyai anggaran 60 Milliar, yang akan kita berikan kepada madura. Nanti kita diatur saja untuk empat kabupaten di Madura,” jawabnya.

Said Abdullah menjelaskan, kalau DPR RI memiliki sedikit kekuasaan dan akan kita maksimalkan sampai 2014. Ia siap menerima jika ada masukan dan usulan program. “Sudah kita siapkan sekretariat bersama dengan memberdayakan staf ahli. Dijamin kami perjuangkan sampai selesai. Silahkan kirimkan jika masukan dan usulan,” terangnya.

Perihal BPWS, dirinya mengutarakan bahwa, akan memperjuangkan di komisi DPR RI. jangan sampai BPWS full otoritas. Kami menilai, pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) menyimpang dari ide awal perencanaan starategis Suramadu.

"Saya tidak setuju dengan istilah BPWS karena keberadaan BPWS merampas sebagian kewenangan daerah dan melenceng dari ide awal pembangunan Suramadu," kata Said Abdullah menyikapi perkembangan badan tersebut.

Ketentuan yang tercantum dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2008 tersebut juga betentangan dengan semangat otonomi daerah. Seharusnya, dengan diresmikannya jembatan Suramadu Pemerintah Pusat menjadikan Madura sebagai Zona Ekonomi Khusus Madura (ZEKM).

Menurutnya, apabila yang dibentuk adalah ZEKM, maka akan terjadi nanti adalah akselerasi insfrasruktur. Dimana memungkinkan terjadinya relokasi industri dan masuknya investor asing. Namun jika BPWS tidak seperti itu dan hanya menjaga investasi Suramadu agar cepat balik modal, itu kan aneh sekali.

Menurut Said Abdullah, ZEKM itu nantinya akan menuntut percepatan sarana dan prasarana, seperti pelabuhan internasional, pembebasan lahan yang disiapkan untuk investor. Serta dibebaskannya pajak ekspor impor sampai nol persen.

Nantinya hal ini, juga akan menaikkan produktifitas perekonomian masyarakat Madura. Hanya saja, dari sisi kepentingan Madura dengan ZEKM akan memaksa pemerintah Pusat dan Propinsi membangun sarana dan prasarana yg diperlukan. Namun jika ini dilakukan investor akan masuk dengan cepat ke Madura, dengan pertimbangan biaya produksi akan lebih efisien.

Karena BPWS sudah terlanjut dibentuk, maka disarankan agar poin-poin yang bertentangan dengan apa yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut hendaknya direvisi, sehingga tidak menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. (Antara, 12 Des 09).

Selanjutnya untuk menampung keluhan, aspirasi dan masukan dari Pemerintah Kabupaten di Madura dan masyarakat umum. Sebanyak delapan anggota DPR RI Dapil XI Madura, menyatakan membuka layanan sekretariat bersama (Sekber). Bentuk layanan bersama ini untuk menampung usulan-usalan program dari Pemerintah Kabupaten di Madura dan masyarakat umum.

Peryataan ini disampaikan MH. Said Abdullah, Wakil Rombongan Kaukus DPR RI Dapil XI Madura, saat sambutan pada pertemuan reses dengan Bupati Pamekasan di Pendopo Agung Pamekasan, Minggu, 14 Des 09.

“Kami memiliki komitmen untuk memikirkan masyarakat Madura, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan pembangunan. Sekber ini adalah layanan hotline untuk menerima usulan, masukan dan pengaduan dari masyarakat.,” kata Said Abdullah anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurut anggota Komisi VII ini mengatakan bahwa, sekretariat bersama Kaukus DPR RI ini merupakan wadah ruang aspirasi rakyat agar terlayani dengan cepat dan tepat. Kaukus tidak menginginkan adanya kendala dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat madura.

“Secara fungsional kami memilih staf ahli yang akan mewakili kami jika kebetulan berhalaangan. Setiap pejabat dan tokoh masyarakat yang akan mengajukan program akan kami terima dengan tangan terbuka,” jelasnya.

Sementara itu KH. Kholilul Rahman Bupati Pamekasan menyambut baik adanya layanan sekretariat bersama ini. Ia mengatakan, banyak usulan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang akan diusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui dukungan DPR RI. Diantaranya, pembangunan jalan lingkar barat, Gedung Islamic Center, perbaikan dan pelebaran jalan nasional, pengembangan kargo dan pelabuhan rakyat.

Selain itu perlunya peningkatan insentif untuk guru dan tenaga didik pondok pesantren, pembangunan SMK dan balai latihan kerja, pengembangan sarana pariwisata dan industri kreatif. Selanjutnya peningkatan layanan kesehatan dengan pembangunan Puskesmas Plus di berbagai kecamatan dan peningkatan perkonomian, kesejahteran masyarakat.

“Ini semua membutuhkan perjuangan dan dukungan DPR RI untuk membantu pembangunan. Semoga di tahun 2010 ada dana stimulus dan dana lainnya yang bisa disalurkan dan dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan,” ujar Mantak Ketua PC NU Kabupaten Pamekasan ini.

Hadir mendampingi Bupati Pamekasan untuk menyambut anggota DPR RI, diantaranya Wakil Bupati, Sekdakab dan Muspida Kabupaten Pamekasan. Sedangkan dari Kaukus DPR RI hadir saat reses diantaranya, Ir Soepriyatno (Gerindra), Ir Abdul Aziz Suseno, MT (PKS), Drs. H. Ach Rubaie, SH, MH (PAN), dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam (PKB). Selanjutnya H. Mochammad Mahfudh, SH, Msi (PPP) dan M.H. Said Abdullah (PDIP).

Acara tersebut juga sempat diadakan dialog antara anggota DPR RI dengan peserta yang hadir. Dimana hadir para SKPD-SKPD di jajaran Pemkab Pamekasan. Salah stu perserta ada yang menanyakan bahwa, kemampuan PAD secara bertahap terus mengalami penurunan. Sedangkan kenaikan penerimaan DAU tidak berimbang dengan pengeluaran kenaikan gaji pegawai.

Menanggapi pertanyaan tersebut said menjawab, bahwa hal ini bukan hanya menimpa Kabupaten Pamekasan semata. Namun juga menimpa kabupaten lainnya di seluruh Indonesia. “Kami akan melakukan terobosan bagaimana mencari jalan yang terbaik, agar DAU di empat kabupaten Madura meningkat,” terang pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

Sebelumnya, MH. Said Abdullah Ketua Rombongan Reses DPR RI Dapil XI Madura dihadapan Bupati Sumenep KH. Ramdlam Siradj, SE MM mengatakan siap menjadi calon-ya masyarakat Madura. Dalam artian siap menjembatani kepentingan masyarakat Madura secara utuh.

“Niat kami delapan anggota DPR RI akan bersama memperjuagkan Madura sepenuhnya, karena sebelumnya anggota DPR RI yang lama tidak bersama-sama kalau turun ke kabupaten-kabupaten,” jelas Said Abdullah pria kelahiran Sumenep 22 Oktiber 1963 ini.

Pihaknya juga menegaskan, bahwa semua delapan anggota DPR RI Dapil XI Madura memiliki komitmen terhadap semua persoalan. Pada satu titik kami akan duduk bersama menyelesaikan berbagai persoalan di Madura.