Catatan Hasil Reses DPR RI Dapil XI : Optimalisasi Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Pembangunan Madura

Oleh : Syafrudin Budiman, SIP
Pemerhati Sosial Politik dan Media

Paska pembangunan Jembatan Suramadu diperlukan adanya optimalisasi peran pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan Madura. Dimana empat Bupati Kepala Daerah Se-Madura diperlukan fungsinya sebagai kontrol terhadap jalannya roda pembangunan. Supaya setiap kebijakan, lahir dari keputusan bersama dan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah.

Harapan ini muncul akibat bentuk kegelisahan selama ini dari para Bupati di Madura dan Walikota Surabaya. Mengingat peran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) terlalu dominan, full otoritas dan tidak melibatkan empat pemerintah kabupaten secara utuh.

Bahkan dalam pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil XI Madura menyatakan siap mengawal pembangunan Madura bersama-sama Mahasiswa. Dimana nantinya akan ada kerjasama sinergis dalam mengawal pembangunan Madura. Selanjutnya mahasiswa pada reses berikutnya, akan terlibat dalam mengawasi dan melaksanakan program pembangunan.

Hal ini disampaikan MH, Said Abdullah anggota DPR RI Dapil XI Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) saat bertemu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Madura di Garuda Hotel Sumenep, Sabtu, 12 Des 09. “Kami akan melibatkan mahasiswa Se-Madura dalam mengawal pembanguan Madura kedepan. Peran Pemuda dan Mahasiswa sangat penting dalam mensinergiskan program-program pembangunan Madura,” ujarnya.

Namun, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, kita selalu bicara belum siap mengahadapi pembanguan suramadu dan akan ada pergesaran nilai. Padahal pergerseran itu pasti ada, namun karakter jiwa-nya yang harus diperkuat. “Kita jangan selalu menyatakan tidak siap, kita harus menyatakan siap. Jangan sampai ini masuk di luar alam sadar kita,” terangnya..

Menurutnya, Madura sudah cukup kuat, namun kita dalam pembagian kue jangan sampai ketinggalan, Bahwa BPWS meninggalkan kita dan tidak melibatkan kita, tidak menjadi masalah utama. Ia mengatakan, yang terpenting masyarakat Madura harus mengawasi dan mengawal melaksaksanaan pembangunan Madura kedepan.

Sementara Noer Tjahja Bupati Sampang, Madura menyampaikan banyak keluhan kepada MH. Said Abdullah Ketua Rombongan Reses Kaukus DPR RI Dapil XI Madura. Ia mengeluhkan perihal peran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), kurangnya sarana pelabuhan, pembangunan jembatan dan sarana publik lainnya.

“Kami memohon kepada DPR RI untuk disuarakan, bahwa BPWS jangan melakukan kegiatan apapun. Sebelum peraturan presiden tentang BPWS belum di revisi,” kata Noer Tjahja Bupati Sampang kepada DPR RI. Mantan pegawai perbankan ini menyampaikan permintaan itu saat pertemuan audensi anggota DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Sebelumnya Bupati yang diusung lewat PKB ini masih menilai positif thingking dengan keadaan yang ada. Ia menyatakan, karena waktu itu masih pilpres, puasa dan musim haji. Atas semua itu dirinya siap menunggi kabar bagaimana penerapan pembangunan paska jembatan suramadu kedepan. “Saya capek meminta investor masuk, namun karena aturan dan payung hukumnya belum jelas sehingga investor malas untuk masuk,” Keluhnya.

Pihaknya juga meminta tolong kepada DPR RI agar empat Bupati di Madura dan satu Walikota di Surabaya dimasukkan sebagai dewan pengarah. Menurutnya, kalau aturan BPWS diterapkan nantinya. Maka Bupati empat kepala daerah di Madura turun pangkat jadi kalebun (red-Kepala Desa). Mengingat ijin semuanya akan dikelola oleh BPWS.

Bupati juga mengeluhkan minimnya sarana pelabuhan. Belum ada pelabuhan yang cukup jos atau layak. Padahal secara geografis Sampang di tengah-tengah. Katanya, Sampang dekat dengan pantura dan dekat dengan minyak. Sudah ada 114 titik temuan minyak di Madura, 16 titik diantaranya sudah dieksplorasi dan diekspolitasi. Sisanya ada di Pamekasan dan Sumenep.

“Kami punya obesesi dan ngotot memiliki pelabuhan besar di taddan beroperasi. karena suramadu sudah terbentang. Ini sangat mempengaruhi Jawa Timur dan menunjang perekomomian Nasional. Space terbentang luas dan starting poinnya ada di Sampang untuk maju kedepan,” jelas Noer Tjahja bahwa sudah ada tambahan bantuan pembangunan di taddan 15 Milliar dari dana stimulus, untuk menopang pembangunan.

Saat menerima keluhan itu, ia menjawab, bahwa memang ada stimulus trilliunan di pusat. “Kami delapan anggota DPR RI mempunyai anggaran 60 Milliar, yang akan kita berikan kepada madura. Nanti kita diatur saja untuk empat kabupaten di Madura,” jawabnya.

Said Abdullah menjelaskan, kalau DPR RI memiliki sedikit kekuasaan dan akan kita maksimalkan sampai 2014. Ia siap menerima jika ada masukan dan usulan program. “Sudah kita siapkan sekretariat bersama dengan memberdayakan staf ahli. Dijamin kami perjuangkan sampai selesai. Silahkan kirimkan jika masukan dan usulan,” terangnya.

Perihal BPWS, dirinya mengutarakan bahwa, akan memperjuangkan di komisi DPR RI. jangan sampai BPWS full otoritas. Kami menilai, pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) menyimpang dari ide awal perencanaan starategis Suramadu.

"Saya tidak setuju dengan istilah BPWS karena keberadaan BPWS merampas sebagian kewenangan daerah dan melenceng dari ide awal pembangunan Suramadu," kata Said Abdullah menyikapi perkembangan badan tersebut.

Ketentuan yang tercantum dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2008 tersebut juga betentangan dengan semangat otonomi daerah. Seharusnya, dengan diresmikannya jembatan Suramadu Pemerintah Pusat menjadikan Madura sebagai Zona Ekonomi Khusus Madura (ZEKM).

Menurutnya, apabila yang dibentuk adalah ZEKM, maka akan terjadi nanti adalah akselerasi insfrasruktur. Dimana memungkinkan terjadinya relokasi industri dan masuknya investor asing. Namun jika BPWS tidak seperti itu dan hanya menjaga investasi Suramadu agar cepat balik modal, itu kan aneh sekali.

Menurut Said Abdullah, ZEKM itu nantinya akan menuntut percepatan sarana dan prasarana, seperti pelabuhan internasional, pembebasan lahan yang disiapkan untuk investor. Serta dibebaskannya pajak ekspor impor sampai nol persen.

Nantinya hal ini, juga akan menaikkan produktifitas perekonomian masyarakat Madura. Hanya saja, dari sisi kepentingan Madura dengan ZEKM akan memaksa pemerintah Pusat dan Propinsi membangun sarana dan prasarana yg diperlukan. Namun jika ini dilakukan investor akan masuk dengan cepat ke Madura, dengan pertimbangan biaya produksi akan lebih efisien.

Karena BPWS sudah terlanjut dibentuk, maka disarankan agar poin-poin yang bertentangan dengan apa yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut hendaknya direvisi, sehingga tidak menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. (Antara, 12 Des 09).

Selanjutnya untuk menampung keluhan, aspirasi dan masukan dari Pemerintah Kabupaten di Madura dan masyarakat umum. Sebanyak delapan anggota DPR RI Dapil XI Madura, menyatakan membuka layanan sekretariat bersama (Sekber). Bentuk layanan bersama ini untuk menampung usulan-usalan program dari Pemerintah Kabupaten di Madura dan masyarakat umum.

Peryataan ini disampaikan MH. Said Abdullah, Wakil Rombongan Kaukus DPR RI Dapil XI Madura, saat sambutan pada pertemuan reses dengan Bupati Pamekasan di Pendopo Agung Pamekasan, Minggu, 14 Des 09.

“Kami memiliki komitmen untuk memikirkan masyarakat Madura, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan pembangunan. Sekber ini adalah layanan hotline untuk menerima usulan, masukan dan pengaduan dari masyarakat.,” kata Said Abdullah anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurut anggota Komisi VII ini mengatakan bahwa, sekretariat bersama Kaukus DPR RI ini merupakan wadah ruang aspirasi rakyat agar terlayani dengan cepat dan tepat. Kaukus tidak menginginkan adanya kendala dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat madura.

“Secara fungsional kami memilih staf ahli yang akan mewakili kami jika kebetulan berhalaangan. Setiap pejabat dan tokoh masyarakat yang akan mengajukan program akan kami terima dengan tangan terbuka,” jelasnya.

Sementara itu KH. Kholilul Rahman Bupati Pamekasan menyambut baik adanya layanan sekretariat bersama ini. Ia mengatakan, banyak usulan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang akan diusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui dukungan DPR RI. Diantaranya, pembangunan jalan lingkar barat, Gedung Islamic Center, perbaikan dan pelebaran jalan nasional, pengembangan kargo dan pelabuhan rakyat.

Selain itu perlunya peningkatan insentif untuk guru dan tenaga didik pondok pesantren, pembangunan SMK dan balai latihan kerja, pengembangan sarana pariwisata dan industri kreatif. Selanjutnya peningkatan layanan kesehatan dengan pembangunan Puskesmas Plus di berbagai kecamatan dan peningkatan perkonomian, kesejahteran masyarakat.

“Ini semua membutuhkan perjuangan dan dukungan DPR RI untuk membantu pembangunan. Semoga di tahun 2010 ada dana stimulus dan dana lainnya yang bisa disalurkan dan dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan,” ujar Mantak Ketua PC NU Kabupaten Pamekasan ini.

Hadir mendampingi Bupati Pamekasan untuk menyambut anggota DPR RI, diantaranya Wakil Bupati, Sekdakab dan Muspida Kabupaten Pamekasan. Sedangkan dari Kaukus DPR RI hadir saat reses diantaranya, Ir Soepriyatno (Gerindra), Ir Abdul Aziz Suseno, MT (PKS), Drs. H. Ach Rubaie, SH, MH (PAN), dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam (PKB). Selanjutnya H. Mochammad Mahfudh, SH, Msi (PPP) dan M.H. Said Abdullah (PDIP).

Acara tersebut juga sempat diadakan dialog antara anggota DPR RI dengan peserta yang hadir. Dimana hadir para SKPD-SKPD di jajaran Pemkab Pamekasan. Salah stu perserta ada yang menanyakan bahwa, kemampuan PAD secara bertahap terus mengalami penurunan. Sedangkan kenaikan penerimaan DAU tidak berimbang dengan pengeluaran kenaikan gaji pegawai.

Menanggapi pertanyaan tersebut said menjawab, bahwa hal ini bukan hanya menimpa Kabupaten Pamekasan semata. Namun juga menimpa kabupaten lainnya di seluruh Indonesia. “Kami akan melakukan terobosan bagaimana mencari jalan yang terbaik, agar DAU di empat kabupaten Madura meningkat,” terang pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

Sebelumnya, MH. Said Abdullah Ketua Rombongan Reses DPR RI Dapil XI Madura dihadapan Bupati Sumenep KH. Ramdlam Siradj, SE MM mengatakan siap menjadi calon-ya masyarakat Madura. Dalam artian siap menjembatani kepentingan masyarakat Madura secara utuh.

“Niat kami delapan anggota DPR RI akan bersama memperjuagkan Madura sepenuhnya, karena sebelumnya anggota DPR RI yang lama tidak bersama-sama kalau turun ke kabupaten-kabupaten,” jelas Said Abdullah pria kelahiran Sumenep 22 Oktiber 1963 ini.

Pihaknya juga menegaskan, bahwa semua delapan anggota DPR RI Dapil XI Madura memiliki komitmen terhadap semua persoalan. Pada satu titik kami akan duduk bersama menyelesaikan berbagai persoalan di Madura.