Anggota DPRD Jatim Mendesak Pengelola Suramadu Transparan

Ruang Aspirasi Rakyat – Surabaya

Nizar Zahro, SH anggota DPRD Jawa Timur Dapil XI Madura mendesak pengelola jembatan Suramadu berlaku transparan dan akutabel dalam pengelolaan karcis pembayaran. Dimana salah satu cara transparansi dan akutable dengan mengunakan Informasi Tekhnologi berbasis karcis online.

Hal ini disampaikan Nizar Zahro, SH anggota Komisi A DPRD Jawa Timur saat melakukan realese di Café Rakyat DPRD Jatim, Senin 21 Des 09.

“Pengelolaan karcir harus menggunakan online agar menghindari kebocoran dan lebih transparan. Selain itu bisa akutable atau bisa dipertanggungjawabkan kepada publik penerimaan setiap harinya,” terangnya.

Menurut Sekretaris Fraksi Persatuan Reformasi (FPR) ini, setiap karcis manual didesak berubah menjadi karcis online atau real time. Mengingat uang masuk perhari sudah mencapai sebesar kurang lebih 1 milliar. Sehingga setiap tahunnya diperkirakan akan mencapai sebesar 336 M lebih.

“Ini sungguh angka fantastis dan rakyat boleh mengetahui setiap hasil yang ada. Agar nantinya bisa bermanfaat untuk kepentingan pembangunan masyarakat Madura,” kata Nizar yang juga mantan Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan ini.

Sekretaris DPW Partai Bintang Reformasi ini juga menambahkan bahwa, kalau perlu menggunakan infrared, Dimana setiap jenis mobil dan kendaraan bermotor yang keluar masuk akan terpantau.

“Masak pengelola Suramadu ngak bisa. Jika ini dilakukan, akan sama seperti pembayaran di supermarket atau shopping center,” tambah Nizar.

Dirinya juga mengeluhkan, minimnya pelayanan yang layak terhadap konsumen Suramadu. Dimana Infrastruktur utama seperti lampu-lampu, yang ada di samping kiri kanan jembatan sering padam. Bahkan PLN sempat memutus aliran listrik di jembatan Suramadu.

“Ini memalukan Jawa Timur, jangan sampai kejadian ini terulang kembali,” ujar Nizar dengan geleng-geleng kepala.

Selain itu Ketua Poros Pemuda Indonesia Jawa Timur ini mendesak pengelola jembatan Suramadu, agar memasukkan hasil pembayaran tol itu pada PAD. Bisa menjadi PAD di Propinsi Jawa Timur dan Pemkab di 4 Kabupaten.

“Permintaan ini disuarakan oleh semua Pemerintah Kabupaten di Madura. Bagaimanapun yang keluar masuk jembatan Suramadu pastilah banyak orang Madura. Sehingga wajar hasilnya diberikan pada masyarakat Madura Kembali,” tutur pria kelahiran Bangkalan 18 Agustus 1974 ini.(rud)