Surabaya – Ruang Aspirasi Rakyat
DPRD Jawa Timur menerima dan menemui perwakilan aksi Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus Surabaya. Aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jatim itu, diikuti 500 mahasiswa-mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya. Sebelumnya mereka berkumpul dan berorasi di Tugu Pahlawan, Rabu (27/1).
Rombongan aksi unjukrasa tersebut diterima H. Sugiri Sancoko anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat dan beberapa anggota dewan lainnya. Feri Fauzi kordinator lapangan BKLDK Surabaya bersama perwakilan mahasiswa, langsung diterima hangat di gedung dewan.
Dalam pertemuan tersebut, BLDK Surabaya menyatakan tiga tuntutan kepada DPRD Jatim. Diantaranya, perubahan basis konsep kenegaraan merupakan suatu hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Ideologi kapitalisme dengan segala macam turunannya merupakan sumber dari kerusakan yang terjadi.
”Kapitalisme juga telah melahirkan rezim kompradornya yang terus menerus berselingkuh dengan para pemilik modal dan menghianati rakyat,” Kata Feri Fauzi dengan baju hitamnya sebagai simbol tertindasnya rakyat.
Selain itu, Pilihan ini diserukan pada seluruh komponen rakyat negeri ini. Agar segera beralih ketatanan negara Islam dengan penerapan syariah dan khilafah. Hal ini penting sebagai solusi atas seluruh persoalan yang terus menerus melilit, akibat penerapan kapitalisme.
”Hanya Islamlah satu-satunya sistem kehidupan yang sesuai fitrah manusia. Ini akan menyelamatkan Indonesia dan melahirkan dari kebaikan kehidupan di dunia dan akhirah,” ujar Feri Fauzi dengan mengepalkan tangan tanda semangat.
Menurutnya, Skandal Bank Century sebagai bukti ketidakmampuan Pemerintah dalam memberantas korupsi, keberadaan UU yang tidak memihak rakyat seperti UU Non Migas, belum lagi soal pornografi yang makin marak dituangkan lewat film. “Sistem kapitalisme yang ada sekarang ini adalah sistem bobrok dan tidak layak untuk dipertahankan,” tegasnya.
Sementara itu H. Sugiri Sancoko anggota Komisi C yang menerima aksi mahasiwa mengatakan, ruh nilai ke-Islaman bisa digunakan untuk menolak dan membendung sistem kapitalisme dan liberalisme.
”Kami sepakat nilai-nilai ke Islaman perlu di implementasikan. Namun kalau mau menegakkan negara Islam, dengan penerapan syariah dan khilafah tidak mungkin. Mengingat Islam itu, rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam,” kata Sugiri Sancoko.
Menurutnya, memang kapitalisme global dan liberalisme harus dibendung. Negara sesuai UU 45, kita penganut ekonomi kerakyataan. Dimana mengedepankan nilai humanitas dan peran kepedulian sosial.
”Negara kita negara yang berasaskan Pancasila. Itu sudah final. Perihal negara Islam cukup dengan mengedepankan nilai-nilai dan ruh implementasi ke-Islam itu sendiri,” jelas H. Sugiri Sancoko yang saat ini aktif dalam pencalonan Pilkada Calon Bupati Ponorogo. (rud)
